Gaduh Orang Kaya Dilarang Beli Pertalite, Bahlil: Desil 9-10 Itu Seperti Saya

Pemerintah masih mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 atau kelompok berpenghasilan tinggi. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi sekaligus mengurangi beban belanja subsidi energi pemerintah.

"Masih di dalam pembahasan ya, tapi gini lho, masa sih kita kan kalau desil 9-10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi pakai Pertalite," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ditemui usai pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026, di Jakarta (19/8/2026).

Baca Juga:Mobil Mewah Dilarang Nenggak BBM Subsidi, Pembelian Pertalite Dibatasi Sebelum Akhir 2026

Bahlil menjelaskan Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyalurannya selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih dapat dikonsumsi masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi.

Menurut dia, pemerintah saat ini telah menerapkan pembatasan kuota pembelian Pertalite untuk jenis kendaraan tertentu. Kendaraan besar seperti bus dan truk dibatasi membeli maksimal 200 liter Pertalite per hari, sedangkan kendaraan pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Ke depan, pembatasan juga diarahkan berdasarkan kelompok kesejahteraan masyarakat atau desil. Kelompok desil 9 dan 10 yang tergolong masyarakat mampu menjadi salah satu sasaran yang dikaji agar subsidi BBM lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan."Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu, itu jangan mengambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil.

Baca Juga:Momen Purbaya dan Bahlil Saling Sanjung Menteri Nomor 1 saat Bahas Pembatasan Pertalite

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tsedang menyiapkan sistem untuk memastikan pembelian BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Teknologi pemantauan milik PT Pertamina (Persero) akan digunakan untuk mengidentifikasi konsumen berdasarkan kategori desil, termasuk kemungkinan membatasi akses masyarakat desil 9 dan 10 terhadap Pertalite bersubsidi.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata subsidi energi agar lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Nanti kan kita sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Mereka harus bayar harga Pertamax atau yang lain," ujar Purbaya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8).