Krisis Iklim Bebani Ekonomi Eropa, Kerugian Tembus Rp17.000 Triliun

Perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin membebani perekonomian Uni Eropa dengan kerugian ekonomi mencapai sekitar 822 miliar euro atau setara Rp17.000 triliun sepanjang 1980-2024. Tekanan tersebut berpotensi semakin besar karena sebagian besar kerugian akibat bencana iklim belum terlindungi asuransi sehingga pemerintah berisiko harus menanggung biaya pemulihan.

"Masalahnya adalah bencana-bencana tersebut semakin sering terjadi. Jika pemerintah sudah berada dalam kondisi fiskal yang ketat, hal itu menciptakan pilihan sulit dalam menentukan prioritas belanja," kata Kepala Pemeringkatan Negara Berdaulat Eropa Barat Fitch Federico Barriga-Salazar dikutip dari Reuters, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:Update Gempa NTT: 70 Orang Meninggal dan 132 Luka-luka

Data Badan Lingkungan Eropa (EEA) menunjukkan sekitar seperempat dari total kerugian tersebut terjadi hanya dalam empat tahun terakhir. Kondisi itu menambah tekanan terhadap anggaran negara-negara Eropa yang juga menghadapi peningkatan belanja pertahanan dan biaya terkait populasi yang menua, sementara defisit publik rata-rata negara zona euro telah berada di kisaran 3 dari produk domestik bruto (PDB).

Barriga-Salazar mengatakan banjir besar di Spanyol pada 2024, yang disebut sebagai bencana banjir terparah di Eropa dalam lima dekade, diperkirakan membutuhkan biaya rekonstruksi setara 0,7 output ekonomi selama periode 2024-2026. Sementara itu, kebakaran hutan yang melanda Eropa barat daya pada 2026 serta banjir besar di Jerman dan negara-negara tetangga pada 2021 menunjukkan semakin seringnya bencana ekstrem terjadi.

Persoalan semakin berat karena hanya sekitar seperempat kerugian akibat bencana terkait iklim di Uni Eropa yang ditanggung asuransi. Di sejumlah negara, tingkat perlindungan bahkan berada di bawah 5, sehingga peningkatan frekuensi bencana dikhawatirkan semakin memperlebar kesenjangan perlindungan asuransi.Kepala Pendapatan Tetap Eropa Franklin Templeton David Zahn mengatakan rendahnya cakupan asuransi dapat membuat sebagian negara menanggung dampak ekonomi yang signifikan. “Saya pikir semakin banyak risiko yang muncul, semakin sedikit pula yang akan diasuransikan. Ini persoalan besar dan akan berdampak terhadap beberapa negara hingga 1 sampai 2 dari PDB,” ujarnya.

Lembaga pemikir Bruegel mencatat rendahnya cakupan asuransi di Jerman membuat pemerintah harus menggunakan dana publik sekitar 30 miliar euro untuk menanggung sebagian besar kerusakan akibat banjir 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana iklim berpotensi berubah dari pengeluaran darurat menjadi beban fiskal rutin apabila frekuensi kejadian ekstrem terus meningkat.

Baca Juga:Usai Tewaskan 1.300 Orang di Eropa, Gelombang Panas Ekstrem Kini Melanda AS

Sejumlah negara mulai mencari cara untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus memperluas perlindungan risiko. Yunani, misalnya, berupaya meningkatkan cakupan asuransi dan memperkuat infrastruktur air serta energi di kawasan wisata yang rentan terhadap gelombang panas dan kebakaran hutan, sementara Portugal berencana menerapkan asuransi rumah wajib yang didukung dana bencana alam dan gempa serta mekanisme solidaritas.

Salah satu opsi pembiayaan risiko adalah obligasi bencana atau catastrophe bonds yang memungkinkan investor memperoleh imbal hasil tinggi, tetapi berpotensi kehilangan sebagian atau seluruh pokok investasi jika bencana tertentu terjadi. Namun, Zahn menilai instrumen tersebut tetap menjadi pilihan mahal bagi pemerintah karena memberikan biaya rutin meskipun bencana belum terjadi.Senior Fellow Bruegel Heather Grabbe mengatakan pemerintah Eropa perlu memiliki mekanisme yang lebih sistematis daripada sekadar mengandalkan belanja darurat setelah bencana. Pemerintah, menurut dia, perlu menghitung eksposur risiko secara menyeluruh, meningkatkan investasi adaptasi, serta mengembangkan mekanisme berbagi risiko lintas negara.

Sejumlah penelitian menunjukkan investasi lebih awal untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dapat menghemat biaya dalam jangka panjang. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bahkan menyebut investasi hijau sebesar 0,1 dari PDB berpotensi mencegah kerugian ekonomi hingga delapan kali lipat dan menghindari kehilangan penerimaan pajak hingga tiga kali nilai investasi.

Bank Sentral Eropa (ECB) telah mengusulkan skema reasuransi publik-swasta bersama di tingkat Uni Eropa untuk mengumpulkan risiko bencana alam, yang dilengkapi dana Uni Eropa untuk pembiayaan bencana publik. Komisi Eropa menyatakan tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kesenjangan perlindungan asuransi bencana iklim sebagai bagian dari paket kebijakan yang ditargetkan diadopsi hingga akhir 2026.