Gempa M7,7 Guncang NTT, DPR Minta Pemerintah Percepat Pendataan Korban dan Segera Respons Kebutuhan Warga
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya. Puan pun meminta pemerintah bergerak cepat untuk memastikan kecepatan penanganan terhadap warga terdampak gempa.
“Pimpinan DPR menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa besar di NTT. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani dampak gempa, dan merespons cepat kebutuhan warga terdampak,” kata Puan, Sabtu (15/8/2026).
“Dukacita mendalam kami sampaikan bagi para korban dan keluarga. Semoga korban yang mengalami luka-luka juga dapat segera pulih,” tutur Puan.
Baca juga: Update Gempa M7,7 NTT: 14 Orang Meninggal dan Puluhan Bangunan Rusak
Saat ini Pemprov NTT tengah memeriksa detail korban dan kerusakan akibat gempa, terutama yang berada di daerah pedalaman. Puan meminta agar pendataan dipercepat.“Pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pascagempa sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Meski peringatan dini telah dicabut, Puan meminta Pemerintah untuk terus melakukan pemantauan di wilayah terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat menjauhi laut untuk sementara waktu.
Puan juga meminta pemerintah memberikan bantuan kepada para wisatawan yang ikut menjadi korban gempa. Hal ini menyusul gempa juga dirasakan cukup besar di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang merupakan destinasi wisata di NTT.
Saat gempa terjadi, ratusan wisatawan domestik dan mancanegara sempat berhamburan keluar dari hotel. Sejumlah resor hingga hotel di Labuan Bajo juga terlihat rusak parah akibat gempa.“Para wisatawan ini jauh dari rumahnya. Pemerintah harus memastikan mereka mendapat pertolongan, khususnya bagi wisatawan yang tempatnya menginap rusak,” jelas Puan.
Adapun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa disebabkan oleh aktivitas Flores Back-Arc Thrust atau Sesar Busur Belakang Flores yang merupakan sesar aktif di dasar Laut Flores di utara Pulau Flores.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat Flores Back-Arc Thrust menjadi salah satu bencana paling mematikan di Indonesia di mana gempa Flores pada 1992 diakibatkan oleh aktivitas sesar ini dan menelan 2.500 korban jiwa.
Oleh karenanya, Puan meminta pemerintah untuk memitigasi potensi gempa susulan, apalagi banyak informasi yang beredar mengenai akan terjadinya gempa besar lagi di NTT.
“Pemerintah melalui lembaga yang berwenang harus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta memberikan edukasi untuk mencegah keresahan warga,” pesan Mantan Menko PMK tersebut.Puan juga menegaskan, bantuan logistik harus segera disalurkan kepada warga terdampak gempa secara merata. Khususnya bagi warga yang tempat tinggalnya rusak parah, dan masyarakat di daerah dengan akses yang sulit.
“Dan apabila ada warga yang mengungsi, pastikan tempat pengungsian yang nyaman dan aman. Pengungsian harus ramah terhadap lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga difabel dan yang memiliki penyakit bawaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58.24 WIB mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemutakhiran data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pukul 12.30 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia, dua orang luka berat, dan 11 orang luka ringan.
“Data tersebut masih dalam proses pendataan, verifikasi dan validasi di lapangan,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulisnya.
Dia mengungkapkan, korban meninggal dunia sementara tercatat di Kabupaten Sikka sebanyak tiga orang, Kabupaten Manggarai enam orang dan Kabupaten Manggarai Timur lima orang. Sementara korban luka dilaporkan di Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.
BNPB menyampaikan bahwa data korban merupakan data sementara dan masih dapat berubah seiring proses verifikasi dan validasi oleh BPBD bersama unsur terkait. Setiap perkembangan data akan disampaikan berdasarkan hasil pendataan resmi di lapangan.
