Prabowo Tak Singgung IKN saat Pidato RAPBN 2027, Basuki Buka Suara
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono buka suara mengenai pembangunan IKN yang secara khusus tidak disebut Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Prabowo hanya fokus pada 8 sektor Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Menurut Basuki, pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun, memang Presiden tak menyebutkan secara spesifik ketika berpidato.
Baca juga: Presiden Tanda Tangani Desain Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN, Ditarget Selesai 2027
"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri, itu saya kira kebijakan beliau," ujar Basuki di IKN, Sabtu (15/8/2026).
Pembangunan IKN merupakan bagian dari klaster infrastruktur yang telah jelas menjadi fokus presiden dalam RAPBN 2027. "Tapi ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN," ucapnya.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan delapan program kerja prioritas nasional (PKPN). "RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan," ungkapnya.
Delapan prioritas tersebut akan didukung oleh sejumlah agenda penguatan nasional di antaranya penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
