Pembiayaan Jalan Tol, ATI: Kurangi Beban APBN, Perbesar Peran Swasta

Asosiasi Tol Indonesia (ATI) akan menggelar focus group discussion (FGD) dengan fokus mengenai penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sebagai peran vital mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan digelar di Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026.

Forum ini hadir sebagai ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi. Termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia. Baca juga:Jalan Tol Harus Terintegrasi dengan Kawasan Industri untuk Tekan Biaya Logistik

Ketua Umum ATI Rivan A Purwantono mengatakan, ATI berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional. Dalam konteks ini, menurutnya, pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

”Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” katanya, Minggu (9/8/2026).

Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol). Dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Dengan demikian perlu keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang.

Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. Penyelenggaraan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan kunci.

Acara ini rencananya dibuka dengan sambutan dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Diskusi interaktif ini juga akan dipandu pakar manajemen Prof Rhenald Kasali dengan menghadirkan narasumber utama Muhammad Chatib Basri dan Prof Bambang Brodjonegoro.

Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V DPR RI serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Unsur kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selanjutnya Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga negara dan pengawasan seperti Korlantas Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Diskusi ini turut diperkaya kalangan akademisi dan pakar. Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kalangan perbankan, serta investor.

Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt Sekjen ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan. Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Baca juga:Tol Prambanan-Purwomartani Siap Beroperasi Mudik Lebaran 2027

”Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (white paper)," tuturnya.

Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.