KPK Ungkap Pejabat Kemenhut Diduga Terima SGD12.500 dari Pemkab Kuansing

Teheran akan mendapatkan kendali lebih besar atas pelayaran melalui Selat Hormuz berdasarkan kesepakatan sementara yang sedang dinegosiasikan oleh AS,Iran, dan Oman. Demikian dilaporkan Axios pada hari Rabu. Jalur air strategis yang terletak di antara Iran dan Oman ini menjadi jalur bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia yang diangkut melalui laut.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Sabtu bahwa ia telah membatalkan rencana serangan terhadap Iran, dengan menyatakan bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai solusi diplomatik. Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa kedua belah pihak sedang melakukan "diskusi yang sangat baik," namun memperingatkan bahwa Iran akan "dipukul dengan sangat keras" jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali "dalam waktu dekat."

Pertempuran kembali pecah bulan lalu setelah perselisihan mengenai kendali atas Selat Hormuz menggagalkan memorandum 14 poin yang sebelumnya telah menetapkan gencatan senjata sementara. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk membuka jalan bagi penyelesaian permanen konflik yang bermula dari serangan AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari.

Usulan kesepakatan berdurasi 60 hari tersebut akan membuka kembali Selat Hormuz, memulihkan gencatan senjata AS-Iran, dan memulai kembali negosiasi mengenai program nuklir Teheran, lapor Axios. AS, Iran, dan Oman dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan tersebut.Berdasarkan usulan kesepakatan itu, kapal-kapal yang memasuki Teluk Persia akan menggunakan jalur pelayaran yang dikendalikan Iran, sementara lalu lintas kapal yang keluar akan diarahkan melalui jalur yang diawasi oleh Oman, menurut laporan media tersebut. Dalam 30 hari ke depan, kedua belah pihak akan berupaya membersihkan ranjau laut dari jalur tengah selat tersebut, yang diperkirakan akan digunakan untuk lalu lintas dua arah berdasarkan pengaturan permanen yang akan dinegosiasikan antara Teheran dan Muscat.

Tidak ada biaya tol atau pungutan apa pun yang akan dikenakan untuk penggunaan jalur air tersebut selama periode 60 hari itu, menurut laporan Axios. Namun, AP melaporkan—mengutip pejabat regional—bahwa pembayaran untuk penyediaan keamanan dan pelestarian lingkungan laut direncanakan dalam kesepakatan tersebut. Sebelumnya, Trump menolak segala bentuk penyelesaian yang memungkinkan Teheran memungut biaya atas lalu lintas komersial di jalur air tersebut.

Menurut sumber Axios, Gedung Putih terlibat aktif dalam negosiasi tersebut; sejumlah pembicaraan telepon telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir antara utusan khusus Trump, Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi.

Teheran berulang kali membantah melakukan pembicaraan langsung dengan Washington, dengan menyatakan bahwa mereka hanya berkomunikasi dengan Oman mengenai pengaturan untuk Selat Hormuz.

Araghchi sebelumnya mengatakan bahwa negosiasi dengan pihak Oman "mendekati penyelesaian," sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menggambarkannya sebagai masalah bilateral yang "tidak melibatkan pihak lain mana pun."Baghaei menegaskan bahwa kesepakatan antara Teheran dan Muscat "tidak berarti pembukaan kembali Selat Hormuz," seraya menambahkan bahwa "selat tersebut tetap tertutup akibat pelanggaran perjanjian oleh Amerika, blokade laut terhadap Iran, dan serangkaian tindakan yang mengganggu yang dilakukan Washington terhadap Republik Islam tersebut."

Sebelumnya, campur tangan AS dan ancaman dari Presiden Donald Trump merupakan alasan utama tertundanya pencapaian kesepakatan dengan Oman mengenai pengaturan navigasi baru untuk Selat Hormuz, demikian ungkap sumber Iran yang mengetahui masalah tersebut pada hari Rabu. "Alasan utama tertundanya kesepakatan dengan Oman terkait Selat Hormuz adalah campur tangan AS dan ancaman Trump," ujar sumber tersebut kepada Sepah News milik Iran.

"Selama masih ada campur tangan AS dan ancaman serangan militer terhadap Iran, kesepakatan itu akan tertunda," kata sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa "Iran tidak akan mencapai kesepakatan apa pun di bawah bayang-bayang ancaman."

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Press TV bahwa Teheran dan Muscat telah memasuki "tahap baru" negosiasi yang bertujuan membentuk koridor pelayaran guna menjamin keamanan lalu lintas kapal komersial di jalur perairan strategis tersebut.

Pejabat itu mengatakan bahwa kesepahaman dengan Oman "dapat dicapai" jika AS berhenti mencampuri perundingan tersebut.Pejabat itu juga menuding Trump berupaya memengaruhi negosiasi dan mengklaim andil atas kesepakatan apa pun, seraya menyebut bahwa tindakannya telah memperlambat proses tersebut.

Menurut pejabat tersebut, koridor yang diusulkan itu bertujuan untuk melindungi hak-hak berdaulat Iran sebagai negara pesisir sekaligus menjamin keamanan pelayaran kapal-kapal komersial.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan pada hari Selasa bahwa pembicaraan dengan Oman sedang berjalan dengan kemajuan di tingkat teknis maupun politik.

Baqaei menyatakan bahwa negosiasi tersebut berfokus pada penentuan jalur pelayaran masuk dan keluar yang aman, sembari tetap melindungi hak-hak berdaulat serta kepentingan keamanan nasional Iran dan Oman. Ia menambahkan bahwa hasilnya akan diumumkan setelah pembicaraan rampung.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan mengenai pelayaran di jalur air internasional yang vital, namun belum mencapai kesepakatan final. Ia berharap kesepakatan dapat dicapai dalam waktu dekat.

Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengakhiri perang yang bermula pada 28 Februari setelah AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran.

Nota kesepahaman tersebut mengamanatkan negosiasi mengenai pengaturan pelayaran di masa depan di Selat Hormuz, salah satu koridor energi dan perdagangan paling strategis di dunia. Namun, pelaksanaannya terhambat akibat perselisihan mengenai navigasi dan ketegangan militer yang terus berlanjut.