Layanan Kian Terintegrasi, Ditjen Dukcapil Lampaui Target Kinerja 2025
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sejumlah capaian kinerja sepanjang 2025. Capaian ini disebut menjadi fondasi penguatan transformasi digital pemerintahan.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026). Pemaparan dilakukan bersamaan dengan Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026.
Teguh mengungkapkan, hingga 31 Desember 2025 tercatat 2.283 lembaga pengguna aktif data kependudukan, melampaui target 1.300 lembaga. Total akses lembaga tersebut mencapai 2,57 miliar hits, sementara secara kumulatif 7.419 lembaga telah memanfaatkan layanan dengan total 18,94 miliar hits.
Baca juga: Rakornas Dukcapil 2026, Kemendagri: Data Kependudukan Kunci Layanan Publik Digital Tepat Sasaran
Di sisi dokumen kependudukan, perekaman KTP elektronik mencapai 97,47 persen atau 206,46 juta jiwa. Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun mencapai 96,02 persen, sedangkan akta kematian telah mencakup 100 persen penduduk yang dilaporkan meninggal.Dari sisi transformasi digital, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 17,56 juta atau 8,29 persen dari penduduk wajib KTP-el, sementara pemadanan data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah mencapai 99,99 persen.
"Data kependudukan yang berkualitas, didukung infrastruktur digital yang andal dan kolaborasi lintas sektor, semakin memperkuat peran Dukcapil sebagai penyedia fondasi utama transformasi digital pemerintahan," ujar Teguh.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
Dari sisi kualitas layanan, 167 daerah berhasil meraih kategori Indikator Kualitas Layanan "Sangat Baik", melampaui target 150 daerah. Seluruh Dinas Dukcapil juga telah mengantongi sertifikasi ISO 27001:2022 sebagai standar keamanan informasi.Teguh turut memaparkan inovasi digitalisasi bantuan sosial yang diawali dari proyek percontohan di Banyuwangi. Melalui integrasi IKD dengan Portal Perlinsos berbasis pengenalan wajah, waktu verifikasi calon penerima bantuan yang semula sekitar 200 hari kini dapat dipangkas menjadi sekitar satu menit, dengan program yang akan diperluas dari 43 menjadi 143 daerah.
Berbagai capaian tersebut mengantarkan Ditjen Dukcapil meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Outstanding Public Service Innovation dan Digital Excellence Awards 2026. Ditjen Dukcapil juga mencatatkan rekor Museum Rekor Indonesia atas kerja sama dengan 100 lembaga pasar modal.
