Trump Peringatkan Iran, Tarif Selat Hormuz Tak Dapat Diterima

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Iran agar tidak mengenakan biaya layanan maupun tarif pelayaran di Selat Hormuz karena dinilai dapat mengganggu perdagangan global dan menciptakan preseden berbahaya bagi jalur pelayaran internasional.

Pernyataan itu disampaikan Trump di Gedung Putih, Rabu, saat menanggapi kemungkinan Iran memasukkan pungutan pelayaran sebagai bagian dari kesepakatan akhir antara Washington dan Teheran.

"Itu tidak dapat diterima bagi saya, karena kami memiliki banyak kekuatan, dan jika itu dilakukan untuk mereka, maka negara lain juga akan melakukan hal yang sama. Itu akan menjadi pengubah permainan," ujar Trump dikutip dari Bloomberg, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:Iran Peringatkan Kapal-kapal Tidak Melintasi Selat Hormuz Tanpa Izin

Pernyataan tersebut menjadi sikap paling tegas Trump sejauh ini terkait kemungkinan penerapan biaya layanan maritim dan tarif pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis dunia untuk distribusi minyak mentah, gas alam, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya.

Sebelumnya, Iran berupaya memperkuat kendali atas Selat Hormuz setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Teheran sempat membatasi akses kapal yang tidak memperoleh izin terlebih dahulu sehingga aktivitas pelayaran di jalur tersebut terganggu.

Pekan lalu, Iran menyatakan kapal yang melintas di Selat Hormuz wajib memperoleh izin dari pemerintah Iran serta memiliki polis asuransi khusus. Meskipun kebijakan asuransi itu masih digratiskan, sejumlah pihak menilai langkah tersebut dapat membuka jalan bagi penerapan pungutan di masa mendatang.

Baca Juga:Usai Perang dengan Iran, Trump Janji Ekonomi AS Segera Bangkit

Industri pelayaran global dan sejumlah negara yang bergantung pada distribusi barang melalui jalur laut juga menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana tersebut. Mereka menilai normalisasi pungutan di Selat Hormuz dapat memicu kebijakan serupa di jalur pelayaran strategis lain di dunia.

Dalam nota kesepahaman antara AS dan Iran, kedua pihak sepakat tidak memberlakukan biaya transit selama masa negosiasi 60 hari. Namun setelah periode itu berakhir, terbuka kemungkinan lahirnya pengaturan baru antara Iran, Oman, dan negara-negara Teluk terkait pengelolaan selat tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan tidak ada negara yang mendukung penerapan tarif Selat Hormuz.

"Saya tidak mengetahui ada negara mana pun di dunia yang mendukung pungutan atau biaya penggunaan selat. Itu tidak akan terjadi," ujarnya.