Energi Menjadi Medan Perang AS-China di Abad Ini
Perebutan kendali atas sektor energi yang memperkuat status negara adidaya kini telah mengubah kontestasi abad ini menjadi rivalitas sengit antara China sebagai kekuatan baru berbasis listrik (electrostate) melawan Amerika Serikat sebagai hegemon hidrokarbon dunia.
Ketegangan ini diprediksi menjadi penentu utama arah persaingan kedua raksasa ekonomi tersebut dalam beberapa dekade mendatang, terutama di tengah ambisi pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan pasokan daya listrik dalam jumlah yang sangat besar.
"Gangguan serius pada pasokan energi akan menjadi determinan mendasar dari hasil persaingan AS-China di masa depan," demikian kutipan laporan analisis geopolitik energi global yang dirilis baru-baru ini dikutip dari South China Morning Post, Minggu (7/6/2026).
Baca Juga:Bos Raksasa Minyak Rusia: AS Untung Besar di Balik Penutupan Selat Hormuz
Laporan tersebut menyoroti ketergantungan kedua negara terhadap rantai pasok global masih sangat tinggi meskipun kebijakan energi mereka saling bertolak belakang. Guna memenangi kompetisi teknologi masa depan seperti robotika, drone, dan peralatan militer, kedua negara membutuhkan kepastian pasokan listrik, di mana AS sendiri masih memerlukan waktu untuk membangun kapasitas pembangkitan baru demi memenuhi kebutuhan pusat data AI mereka.AS yang mengukuhkan posisinya sebagai produsen minyak mentah terbesar sejak abad ke-19 kini mampu memproduksi 13,6 juta barel minyak per hari dan lebih dari 30 triliun kaki kubik gas alam per tahun. Sistem domestik Paman Sam sangat bersandar pada bahan bakar fosil yang memasok hampir 80 persen kebutuhan energi mereka, dikombinasikan dengan kekuatan armada maritim guna mengamankan jalur perdagangan hidrokarbon global.
Di sisi lain, China menyadari bahwa listrik adalah penggerak utama ekonominya dan secara strategis telah mendiversifikasi sumber energinya ke sektor non-fosil seperti surya, angin, hidro, dan nuklir. Melalui perencanaan matang, kapasitas listrik non-fosil Beijing kini telah melampaui fosil untuk pertama kalinya, menjadikannya pemimpin global dalam teknologi panel surya, turbin angin, baterai, hingga kendaraan listrik.
Namun, rapuhnya rantai pasok energi global kembali teruji oleh dampak penutupan Selat Hormuz yang mengerek harga minyak mentah melewati ambang batas 100 dolar AS per barel. Penutupan jalur krusial yang mengontrol 25 persen perdagangan minyak lintas laut dunia ini sangat memukul China karena Negeri Tirai Bambu tersebut mengimpor 90 persen kebutuhan minyaknya dari Iran melalui rute tersebut.
Bagi Washington, resolusi atas krisis Selat Hormuz sangat penting guna menstabilkan harga minyak domestik agar tidak membebani konsumen Amerika. Lonjakan harga minyak global akibat penutupan jalur maritim ini justru dinilai menguntungkan negara produsen minyak lain seperti Rusia, yang memperoleh sebagian besar devisa dari ekspor minyak dan gas.Kendati bersaing ketat, aspek saling ketergantungan membuat AS dan China tidak dapat sepenuhnya memutuskan hubungan ekonomi secara sepihak. AS tetap membutuhkan China yang saat ini menguasai rantai pasok energi bersih dunia serta pemrosesan mineral kritis seperti litium, kobalt, dan tanah jarang (rare earths).
Baca Juga:Penasihat Militer Mojtaba Khamenei: Iran Siap Ubah Israel Jadi Neraka Jika Beirut Diinvasi
Sebaliknya, China juga masih sangat bergantung pada kebebasan navigasi internasional dan rute maritim yang saat ini dijaga ketat oleh kehadiran militer laut AS. Ketergantungan ini terjadi karena Beijing masih harus mengimpor lebih dari 40 persen kebutuhan gas alam serta tiga perempat dari total konsumsi minyak mentahnya.
Peta persaingan menuju emisi nol bersih (net zero) kian kabur setelah Presiden AS Donald Trump mulai meninggalkan regulasi federal terkait pembatasan emisi gas rumah kaca. Di waktu yang bersamaan, China juga mempertimbangkan untuk kembali mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara demi mengamankan kebutuhan energi dalam negeri akibat berkurangnya pasokan minyak dari Iran.
Jika penutupan Selat Hormuz berlangsung dalam jangka panjang, risiko resesi ekonomi global akan meningkat dan memaksa banyak negara menaikkan anggaran pertahanan serta ketahanan pangan dan air. Situasi ini diperparah oleh fenomena pemanasan global dan gelombang panas ekstrem yang berpotensi memicu inflasi tinggi serta gejolak sosial di negara-negara yang mengalami krisis air.
Kunci stabilitas ekonomi global ke depan berada pada kemauan komunitas internasional untuk mengurangi konsumsi yang tidak efisien demi mengatasi krisis iklim. Kerja sama kolaboratif di tingkat regional maupun multilateral menjadi keharusan, mengingat dekade berikutnya akan menjadi pembuktian apakah kompetisi sengit ini akan memicu konflik terbuka atau justru memaksa dunia menciptakan masa depan yang berkelanjutan.
