Kejagung Serahkan Rp10,2 Triliun Uang Kejahatan ke Negara, Sahroni: Tingkatkan Kepercayaan Publik!

Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun dari hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Politikus NasDem ini menilai, pola kerja Kejagung yang seperti itu sangat berdampak baik bagi pemulihan aset negara.

“Komisi III optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kejagung akan menjadi game changer penegakan hukum, karena berbasis pada pemulihan aset," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

"Puluhan bahkan ratusan triliun uang hasil kejahatan korupsi akan terus dikembalikan ke negara. Dan itu nantinya akan dipakai lagi untuk program-program masyarakat. Jadi publik tentunya menantikan kinerja-kinerja seperti ini terus berlanjut, ini sangat meningkatkan kepercayaan,” sambungnya.

Baca juga: Prabowo Mau Renovasi 10 Ribu Puskesmas dan Sekolah Pakai Uang Sitaan Negara

Sahroni juga berharap uang pemulihan dari hasil kejahatan tersebut nantinya bisa digunakan kembali untuk program-program yang baik untuk masyarakat. Dia optimistis dengan pola seperti ini, penegakan hukum menjadi punya dampak nyata bagi masyarakat.

"Uang yang dulu dicuri, sekarang bisa kembali membiayai program negara, membangun fasilitas publik, dan membantu rakyat. Karena itu, pola kerja Kejagung ini harus dijadikan standar baru dalam pemberantasan korupsi ke depan,” pungkas Sahroni.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (13/5/2026). Dana tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uang hasil penertiban Satgas PKH tersebut diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah akan menerima lahan sitaan seluas 2,3 juta hektare.