Jusuf Kalla Dianggap Tokoh Perdamaian, Pengamat: Setop Politisasi Murahan

Tuduhan penistaan agama terhadap Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dinilai lebih cenderung bernuansa politis. Menurut Analis Kebijakan Publik dan Politik Nasional sekaligus Ketua Indonesia Youth Epicentrum atau Pusat Perkumpulan Pemuda Indonesia Nasky Putra Tandjung, tuduhan terhadap JK tidak proporsional, objektif, dan kontruktif dalam menilai persoalan secara komprehensif.

Nasky berpendapat, polemik yang muncul akibat penafsiran ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat berlebihan, dan kuat dugaan adanya upaya penggiringan opini liar, framing negatif secara sistematif yang menyudutkan personal JK. Alumnus INDEF School Of Political Ecocomy Jakarta itu menganggap terlalu berlebihan, reaksioner, dan sarat emosional menanggapi pernyataan JK tersebut dengan narasi yang agitatif dan provokatif yang justru menjadi trigger konflik yang lebih luas.

“Upaya hukum dengan melaporkan Pak JK ke kepolisian juga cenderung tidak berdasar mengingat Pak JK tidak menuding, menghujat, dan melecehkan apalagi sampai memvonis buruk agama tertentu. Tentu tuduhan penistaan agama sangat tidak mendasar dan mengada-ada," kata Nasky dalam keterangan persnya, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Jubirnya Buka Suara

Dia menilai pernyataan JK justru mengajak rakyat dan umat di Indonesia yang heterogen dan majemuk bisa mengambil esensi dan substansi dari relasi antaragama yang dinamis dan bisa bertemu pada satu titik nilai-nilai universal, yakni kemanusiaan.

"Pak JK lebih bicara mengajak semua anak bangsa bisa melakukan refleksi dan evaluasi sekaligus menemukan solusi dari pelbagai fenomena kehidupan keagamaan secara luas berbasis data dan fakta yang pernah terjadi dan mengantisipasi peristiwa konflik agama berulang, ditengah tensi tinggi konstelasi dan konfigurasi politik baik secara nasional maupun global," katanya.

Penulis buku "Anak Muda dan Perubahan: Politik Kaum Muda" ini mengatakan, terkadang karena kepentingan politik dan kekuasaan, orang atau kelompok tertentu, sering menjadikan agama sebagai isu dan strategi untuk menciptakan konflik dan peperangan.

"Oleh sebab itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kita semua berharap agar persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang dapat memecah belah kerukunan antarumat beragama. Justru momentum ini harus dijadikan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, mempererat persaudaraan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila," ujar penulis buku Polri Presisi ini.

Dia mengungkapkan, pengalaman JK dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia, seperti di Poso dan Aceh, menjadi bukti kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian. Nasky menilai, tudingan yang menyebut JK tidak memahami nilai-nilai agama lain juga tidak tepat. Dia menegaskan bahwa konteks pernyataan harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "Kami percaya bahwa Jusuf Kalla akan memberikan penjelasan secara bijak, dan proses yang berjalan akan menghasilkan kejelasan yang adil bagi semua pihak," imbuhnya.

Nasky menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Founder Nasky Milenial Center ini menyebut taktik semacam itu bukan hal baru.

Dalam konteks global, kata dia, dikenal istilah decapitation strategy, yakni serangan terhadap pejabat yang menjadi pilar kekuatan kebijakan dalam pelayanan publik. “Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci yang selama ini berpihak pada kepentingan nasional,” jelasnya.

Menurutnya, serangan terhadap JK harus dibaca sebagai upaya pembunuhan karakter. Ia juga menyinggung konsep policy sabotage, yakni strategi aktor eksternal yang tidak mampu menyerang JK secara langsung, sehingga menargetkan kredibilitas dan integritasnya selama ini bagi rakyat dan NKRI.

“Kami mengajak serta menghimbau publik lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini dan framing negatif terkait narasi tendensius, upaya adu domba dan provokatif tanpa empiris yang ditujukan pada Pak JK,” ungkapnya.

Dia juga mengajak untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap kokoh, kuat di tengah bekerja keras membangun negeri dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak akan mungkin bekerja sendiri.

Ia membutuhkan tim yang solid, mitra politik yang loyal, dan tokoh-tokoh kuat yang bisa menjaga api perubahan tetap menyala. “Jangan biarkan satu demi satu pejabat publik kita dihancurkan hanya karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya.