Gubernur di Korsel Usul Impor Wanita Vietnam untuk Atasi Krisis Populasi, Picu Kemarahan

Seorang gubernur di Korea Selatan (Korsel) memicu kemarahan publik setelah mengusulkan impor wanita muda dari Vietnam dan Sri Lanka untuk mengatasi krisis populasi. Penggunaan narasi "impor wanita" itu dinilai telah merendahkan martabat manusia.

Menurut laporan dari BBC, Selasa (10/2/2026), Gubernur Kabupaten Jindo di Provinsi Jeolla Selatan, Kim Hee-soo, sekarang telah dikeluarkan dari Partai Demokrat (DPK) yang berkuasa di Korea Selatan gara-gara usulan kontroversialnya.

Baca Juga: Korea Selatan Tutup 4.008 Sekolah karena Populasi Pelajar Menyusut Drastis

Usulan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan publik pekan lalu, di mana Kim Hee-soo mengatakan bahwa wanita muda dari negara-negara seperti Vietnam atau Sri Lanka dapat dinikahkan dengan pria muda Korea Selatan di daerah pedesaan untuk meningkatkan angka kelahiran.

Usulan itu memicu penolakan dan kemarahan. Kedutaan Besar Vietnam di Seoul dan Asosiasi Wanita Vietnam di Korea memberikan teguran keras dalam surat yang dikirim ke administrasi Kabupaten Jindo. "Bahasa yang menyinggung, pernyataan yang tidak pantas, dan penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dari siapa pun, seperti ungkapan baru-baru ini 'mengimpor perempuan Vietnam' oleh seorang pejabat tingkat distrik di Jeollanam, adalah perilaku yang perlu dipertimbangkan secara serius, dipahami dengan benar, dan dikoreksi dengan semangat yang konstruktif. Kami percaya bahwa dengan mengakui kesalahan dan memperbaikinya dengan tindakan konkret dan praktis, kami akan membantu membangun kepercayaan, mempromosikan perilaku yang sehat, dan lebih memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara Vietnam dan Korea di masa depan," kata kedutaan tersebut.

Laporan dari BBC menyebutkan bahwa baik Kim Hee-soo maupun Provinsi Jeolla Selatan telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut.

"Ungkapan seperti 'impor' merusak martabat manusia dan mengobjektifikasi perempuan, dan tidak pernah dapat dibenarkan," kata Provinsi Jeolla Selatan, seperti dikutip dari The Korea Times.

"Ungkapan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut Jeolla Selatan—penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan inklusi multikultural."

Kim Hee-soo, yang menyadari usulannya memicu kemarahan publik, mengatakan: "Saya menggunakan bahasa yang tidak pantas saat mencoba menekankan perlunya langkah-langkah kelembagaan untuk mengatasi depopulasi. Saya sangat menyesal telah menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan."Pihak berwenang Sri Lanka belum secara terbuka menanggapi kontroversi ini.

Dewan Tertinggi DPK memberikan suara bulat untuk mengeluarkan Kim Hee-soo dari partai, sebuah keputusan yang diumumkan pada hari Senin.

Korea Selatan selama bertahun-tahun memiliki salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia, yang memicu krisis populasi. Para politisinya semakin menyuarakan keprihatinan tentang masalah ini, termasuk dampaknya pada kurangnya tenaga kerja dan meningkatnya jumlah warga lanjut usia.

Dengan perkiraan angka kelahiran sekitar 0,75—kurang dari setengah tingkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi—populasi keseluruhan Korea Selatan diproyeksikan akan turun hampir 50 persen menjadi 26,8 juta pada tahun 2100, menurut perkiraan dari Universitas Washington di Seattle, yang dikutip oleh Fortune.

Sementara itu, pada pertengahan tahun 2025, Straits Times mengutip proyeksi yang lebih buruk lagi, yaitu penurunan hingga serendah 7,4 juta pada tahun 2125, dibandingkan dengan sekitar 52 juta saat ini.

Organisasi-organisasi internasional telah memperingatkan bahwa bahkan pemulihan yang tajam pun kemungkinan besar akan gagal membalikkan penuaan populasi Korea Selatan yang cepat, yang menurut Bank of Korea dan lainnya akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja, penurunan produktivitas, dan perlambatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Banyak cara telah diusulkan dan diimplementasikan untuk mengatasi tantangan ini, dengan Korea Selatan mengalokasikan miliaran dolar untuk kebijakan seperti cuti berbayar bagi orang tua, tunjangan bulanan bagi mereka yang memiliki bayi baru lahir, dan subsidi perawatan IVF.