Bicara di Hadapan Liga Al Quds, Fadli Zon: Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Indonesia menentang keras segala bentuk inisiatif yang menghambat perdamaian dan kemerdekaan Palestina termasuk gagasan untuk normaliasi hubungan dengan Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon dalam lanjutan Konferensi Liga Parlemen Al Quds (League of Parliamentarians for Al Quds) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, Sabtu (27/4/2024).

Mengawali pidatonya, Fadli Zon mengecam keras sikap abai Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadan termasuk pembebasan tahanan dan kemudahan akses bagi bantuan kemanusiaan.

"Israel tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerinda tersebut juga menyayangkan sikap AS yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan pencalonan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB pada Sidang DK PBB, 18 April 2024.

Menurutnya, DK PBB justru menjadi penghambat bagi upaya perdamaian di Palestina. "Tidak berlebihan kalau kita sebut PBB sebagai batu sandungan bagi upaya perdamaian di Palestina. Lembaga itu dibuat untuk menciptakan perdamaian tapi justru malah jadi antiperdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau peace builder," ungkapnya.

Dalam forum itu, Fadli yang juga aktif di berbagai forum parlemen regional dan global mendesak seluruh pihak untuk menggunakan diplomasi total dengan mengerahkan segala kemampuan demi menghentikan kolonialisasi Israel di tanah Palestina.

Pertama, perlunya kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksanya Israel untuk hukum internasional. "Tujuan jangka pendek yang harus diraih adalah bagaimana menciptakan gencatan senjata dan memaksa Israel tunduk pada putusan sementara/provisional measures Mahkamah Internasional (ICJ)," ujar Fadli Zon.

Kedua, politisi yang mewakili Dapil 5 Kabupaten Bogor juga mengajak seluruh pihak melakukan upaya untuk mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Ini merupakan satu-satunya cara agar Palestina mendapatkan tempat setara di dunia internasional dan mendapatkan keadilan di depan hukum internasional.

Ketiga, Fadli juga mendorong Liga Parlemen Al Quds untuk terus menyuarakan pentingnya reformasi DK PBB termasuk mengenai sistem veto yang dianggap tak adil dan seringkali kontradiktif dengan cita-cita perdamaian sesuai Piagam PBB.

"Ini penting sekali mengingat dunia saat ini tidak akan bisa damai tanpa adanya sistem internasional yang adil dan berpihak pada kemanusiaan," katanya.

Untuk kesekian kalinya, Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah, DPR, dan juga seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai lini.

"Kita terus upayakan kemerdekaan Palestina melalui berbagai lini. Pemerintah melalui Kemlu juga telah menyampaikan pandangan di Mahkamah Internasional dan sekarang menjadi utusan khusus negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk diplomasi perdamaian. Di level parlemen, kita juga terus aktif dengan berbagai upaya termasuk menjadi inisiator penyusunan agenda darurat (emergency item) di dua sesi terkini Sidang Umum Parlemen Dunia/Inter-Parliamentary Union, ungkap Fadli Zon.

Sebagai wujud solidaritas untuk rakyat Gaza, dia juga menyampaikan komitmen seluruh rakyat Indonesia dalam membantu para korban perang. Hingga saat ini, Pemerintah RI dan berbagai elemen masyarakat telah bahu membahu mengirimkan lebih dari 300 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui berbagai jalur termasuk jalur laut dengan mengirimkan Kapal RS TNI KRI dr Radjiman-992 dan juga melalui udara hasil kerja sama TNI AU dan Angkatan Udara Yordania.

Terakhir, Fadli juga menegaskan Indonesia menentang segala bentuk inisiatif yang mengganggu proses perdamaian di Palestina termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.

"Indonesia tidak membuka atau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kita tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan pelaku genosida. Yang penting adalah Palestina bisa merdeka dan berdaulat penuh," katanya.

Sebagai informasi, Konferensi Liga Parlemen Al Quds kali ini tak hanya diikuti oleh parlemen negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika yang selama ini mendukung Palestina tapi juga parlemen negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Pasifik seperti Bosnia & Herzegovina, Italia, Argentina, Bolivia, Nikaragua, Brazil, dan Selandia Baru. Perwakilan parlemen negara-negara tersebut menyatakan solidaritas untuk rakyat Palestina dan mendukung berdirinya negara Palestina.