30 Korban TPPO Terungkap di Jakarta, LPSK Siapkan Perlindungan dan Rehabilitasi

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, kesiapannya memberikan perlindungan dan layanan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Layanan tersebut juga dapat diberikan kepada anggota keluarga korban yang membutuhkan dukungan pemulihan.

Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, polisi mengidentifikasi 30 korban, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban pengiriman ilegal ke Rusia dan Malaysia.

Wawan mengatakan, pemulihan merupakan bagian penting dalam penanganan korban TPPO. Sebab, dampak tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dirasakan korban secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan.

“Selain memberikan perlindungan, LPSK juga menyediakan layanan pemulihan bagi korban, termasuk dukungan medis, psikologis, dan psikososial. Keluarga korban juga dapat mengakses layanan pemulihan sesuai kebutuhan mereka,” kata Wawan, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan pemulihan setiap korban dan keluarganya berbeda-beda. Salah satunya berupa dukungan psikososial dan pendidikan bagi anak-anak korban.

"Oleh karena itu, bentuk layanan psikososial akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap korban dan keluarganya," ujarnya.

Terkait restitusi, Wawan menegaskan bahwa hak tersebut diberikan kepada korban tindak pidana sebagai bentuk ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pihak ketiga sesuai ketentuan hukum.

Meski demikian, keluarga korban tetap dapat mengakses layanan pemulihan lainnya melalui LPSK sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Layanan tersebut antara lain dukungan psikososial, bantuan modal usaha, serta pendidikan bagi anak-anak korban.

Dalam kesempatan yang sama, Wawan memaparkan data permohonan perlindungan yang diterima LPSK. Hingga 11 November 2026, LPSK telah menerima 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 permohonan berkaitan dengan kasus perdagangan orang.

Wawan menegaskan, LPSK menghormati proses hukum yang tengah berjalan dalam penanganan tujuh kasus tersebut. Apabila terdapat permohonan perlindungan atau pemulihan dari korban maupun permintaan melalui aparat penegak hukum, LPSK siap menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui layanan perlindungan dan pemulihan tersebut, LPSK berharap kebutuhan korban TPPO dapat terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, korban tidak hanya memperoleh rasa aman, tetapi juga kesempatan untuk memulihkan diri dan melanjutkan kehidupan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap tujuh kasus TPPO dengan menetapkan 19 orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi 30 korban. Kasus tersebut berkaitan dengan perekrutan dan pengiriman WNI ke Rusia dan Malaysia.

Ketujuh kasus itu melibatkan berbagai modus, mulai dari perekrutan dan pengiriman WNI ke luar negeri secara tidak prosedural, eksploitasi seksual anak, penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai janji, eksploitasi PMI melalui jeratan utang, hingga pengiriman anak untuk pernikahan yang diatur.