PKB Klaim Tak Pikirkan Cawapres Pengganti Gibran: Kami Lebih Tertarik Akhiri Polemik Ijazah

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II Muhammad Khozin menegaskan pihaknya tak pernah mengajukan nama pimpinan partainya, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, pengusulan calon wapres adalah hak mutlak presiden.

“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Khozin berkata, PKB menempatkan Putusan MK dan Putusan MA sebagai dasar langkah politik di Parlemen sejak awal. Hal ini ditujukan sekaligus untuk mengakhiri polemik ijazah.

Baca juga: Prabowo Minta Ketum Parpol Koalisi Siapkan Nama Cawapres dalam Waktu Seminggu

“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” tegas Khozin.

Ia pun berharap lembaga terkait seperti Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dengan merujuk UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPD.

“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” tutur Khozin.

Kendati demikian, Khozin menegaskan, diskusi dan komunikasi di internal partai sama sekali tidak ada pembahasan mengenai usulan Cak Imin untuk mengisi jabatan Wapres.

“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” pungkasnya.