Hukum dan Kekuasaan

Romli Atmasasmita

INDONESIA adalah negara hukum yang dimaknai bahwa negara Indonesia bercita-cita menegakkan hukum seadil-adilnya dengan cara menetapkan secara pasti seseorang sebagai tersangka/terdakwa; intinya hanya kekuasaanlah yang dapat menentukan arah penegakan hukum sekalipun didasarkan pada UU (hukum tertulis). Kekuasaan pada hakikatnya adalah yang dapat memerintahkan seseorang sesuai dengan keinginannya, sehingga jika dalam praktik penegakan hukum terjadi beberapa kasus di mana kekuasaan lebih mengemuka dibandingkan dengan hak seseorang, sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan lagi.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan masyarakat abad 21 telah memasuki abad masyarakat sipil di mana kekuatan dan pemikiran masyarakat menuntut diakomodasi oleh kekuasaan, maka kedudukan antara negara/pemegang kekuasaan dan individu masyarakat sipil adalah sejajar; tidak berbeda dan tidak dapat dibedakan. Jika kekuasaan (negara) memiliki hak untuk mengatur kehidupan bernegara, maka hak masyarakat sipil pula untuk tunduk pada kekuasaan kecuali terhadap tindakan negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Contoh pelaksanaan hak dan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum-UU Nomor 8 Tahun 1999- sering terjadi kisruh antara pemegang kekuasaan dan masyarakat peserta penyampaikan pendapat di muka publik, seperti demontrasi masyarakat menyampaikan pendapatnya. Dalam praktik kekuatan masyarakat sipil yang sering diagung-agungkan oleh tokoh-tokoh terkemuka sering berakhir melemah atau berkelindan dengan kekuasaan; pernyataan tokoh-tokoh masyarakat tertentu seketika layaknya hujan meniadakan kekeringan seketika; tokoh masyarakat lebih senang/nyaman tampaknya berada di dalam lingkar kekuasaan.

Pertanyaannya, bagaimana suara tokoh-tokoh masyarakat yang berada di dalam lingkar kekuasaan negara; masih samakah ketika di dalam masyarakat dan apakah mungkin kesempatan menyampaikan suara hatinya tetap eksis atau berada di dalam lingkar kekuasaan; menjadi pertanyaan besar masyarakat. Dalam kenyataan melalui beberapa masa pemerintahan sejak tahun 1960, suara tokoh masyarakat sekalipun segera memudar seketika menerima tanpa syarat berada di dalam lingkar kekuasaan. Hal ini kita saksikan keberadaan tokoh masyarakat di dalam pergantian kabinet merah putih baru-baru ini. Adapun alasan yang sering dikemukakan tokoh masyarakat adalah akan membantu dari dalam memperbaiki negara ternyata hanya pepesan kosong belaka, sebaliknya mereka tampak menikmati segala fasilitas negara yang diberikan kepadanya; lupa lagi terhadap janji-janji dan suara keras ketika berada di luar pemerintahan.

Keadaan sikap masyarakat sipil dan ketahanan mereka menghadapi kekuasaan dalam pengamatan selama 78 tahun terbukti kalah total dan tidak berdaya sehingga aspirasi masyarakat yang telah disampaikannya ketika berada di luar kekuasaan sirna tidak tentu rimbanya. Quo vadis masyarakat sipil??

Mengetahui sikap dan pendirian sementara tokoh masyarakat sedemikian, maka kekuasaan jelas akan berpandangan bahwa suara keras tokoh masyarkat selama ini hanyalah mencari panggung agar diterima sebagai bagian dari kekuasaan sehingga tidak ada lagi garis batas yang jelas dan tegas antara kekuasaan dan yang dikuasai- masyarakat sipil.

Solusi terbaik dari keadaan sedemikian adalah perbaiki hubungan baik dengan kekuasaan dan berusaha mengambil sikap yang bijak terhadap setiap kebijakan negara di dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini tentu hanya akan berhasil di negara di mana pimpinan nasional bersikap demokratis -mau mendengar dan bersedia mengubah kebijakannya- sesuatu yang sangat langka terjadi.

Alih-alih terdapat perubahan sikap dan kebijakan aspirasi masyarakat dibungkam dengan berbagai sanksi pidana dan bahkan beberapa penyuara aspirasi dikenakanan penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara hukum dan kekuasaan, antara kekuasaan negara dan “kekuasaan” masyarakat sipil bagi minyak dan air layaknya; tidak akan pernah berkelindan dan saling menerima aspirasinya. Sehingga tidaklah terlalu berharap banyak dari aspirasi-aspirasi yang disuarakan tokoh-tokoh masyarkat jika mereka masih mendambakan nikmatnya kekuasaan termasuk fasilitas yang diberikan negara.