Brigjen TK Diperiksa Propam, Penyidikan Kasus Penyadapan Prabowo Terus Berjalan

Brigjen TK diperiksa Propam Polri terkait dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14/11/2026).

Isir menyebut bahwa keterangan Brigjen TK juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Baca juga: Polri Sebut Sidang Etik Tersangka Penyadapan Presiden Dilanjutkan Pekan Depan

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.