Bantah Narasi Indonesia Gelap, Hashim Ungkap Bukti Ekonomi RI Kuat

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo membantah narasi pesimistis yang menyebut masa depan Indonesia suram atau "gelap" akibat timbunan utang. 

Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional sesungguhnya berada dalam posisi yang sangat solid, didukung oleh rasio utang yang jauh lebih sehat dibanding mayoritas negara dunia, keberhasilan swasembada pangan, hingga kapasitas ekonomi riil yang belum tercatat secara penuh.

Wacana pesimistis yang kerap beredar di ruang publik dan media sosial dinilai sangat bertolak belakang dengan fakta indikator makroekonomi yang diakui lembaga keuangan internasional. Rasio kewajiban utang tanah air tercatat jauh lebih kokoh dibandingkan sejumlah negara maju maupun mitra kawasan.

"Banyak yang persoalkan utang negara, bilang Indonesia gelap karena dibebani utang, ternyata itu bohong. Menurut IMF dan Bank Dunia, utang negara kita termasuk yang paling rendah di dunia, hanya 40 persen sampai 41 persen dari PDB termasuk utang pemerintah dan swasta, ini adalah kekuatan kita," tegas Hashim di hadapan anggota Kadin dalam acara Rapimnas di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Hashim merinci bahwa beban utang Indonesia yang hanya sekitar 40–41 persen dari PDB jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga seperti Thailand (54 persen), Vietnam (57 persen), dan Malaysia (61 persen). Rasio tersebut bahkan berada jauh di bawah negara-negara ekonomi utama dunia, seperti Amerika Serikat (120 persen), Jepang (250 persen), serta China (268 persen).

Ketahanan fundamental domestik juga dibuktikan lewat percepatan swasembada komoditas strategis yang melampaui estimasi waktu rencana awal pemerintah. Namun, capaian signifikan tersebut kerap luput dari perhatian para pengamat luar negeri maupun pemodal global.

"Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia sudah swasembada pangan tiga tahun lebih cepat dari target, ini pencapaian prestasi yang banyak orang tidak tahu. Banyak orang asing dan relasi saya tidak tahu bahwa sebetulnya fundamental kita kuat," kata Hashim.

Kekuatan ekonomi nasional yang sebenarnya bahkan dinilai jauh lebih masif daripada Produk Domestik Bruto (PDB) resmi yang saat ini tercatat sekitar Rp25.000 triliun. Temuan data Bank Dunia mengonfirmasi bahwa porsi perputaran modal masyarakat yang tidak terekam dalam statistik pembukuan formal tergolong sangat besar.

"Ternyata ekonomi kita 30 sampai 40 persen tidak tercatat, itu berarti ada kurang lebih Rp10.000 triliun yang tidak tercatat. Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan ke-16 terbesar di dunia, melainkan mungkin 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia," tutur adik Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Ia menerangkan bahwa besarnya perputaran uang yang luput dari catatan tersebut berasal dari jutaan transaksi tunai harian masyarakat tanpa kuitansi resmi maupun pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Fenomena ini tercermin mulai dari jasa pangkas rambut pribadi, salon kecantikan, hingga aktivitas usaha warung Tegal (warteg) di berbagai daerah.

Meskipun kapasitas ekonomi riil tergolong raksasa, optimalisasi pendapatan kas negara dinilai masih terkendala oleh efektivitas penegakan aturan perpajakan. Kinerja pemungutan oleh aparat fiskal yang belum maksimal kerap memicu perdebatan keliru mengenai ketidakmampuan anggaran membiayai program-program strategis rakyat.

"The bad news adalah, seharusnya negara kita super kaya dan super kuat jadi kita seharusnya G12, tapi karena aparat kita selama ini agak lemah dan penerimaan negara tidak dipungut, maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Kopdes (Koperasi Desa). Bahkan sebenarnya Indonesia mampu kalau transaksi ekonomi dipungut pajak yang seharusnya paling sedikit 11 persen," jelas Hashim.

Saat ini, total penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru mencapai 12 persen dari PDB tercatat. Angka tersebut menempatkan rasio penerimaan Indonesia di jajaran terendah secara global, tertinggal dari India (20 persen), Kamboja (18 persen), dan sejumlah negara di Afrika (16 persen).

Pemerintah meyakini potensi pendapatan kas negara dapat melesat secara drastis apabila pembenahan aparatur pemungut dan modernisasi pengawasan pajak berhasil direalisasikan. Menutup kesenjangan rasio penerimaan dengan negara tetangga dinilai bukan hal mustahil jika melihat potensi intelektual dan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia.

"Selisih 6 persen dengan Kamboja dari yang tercatat adalah Rp1.500 triliun, ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun kalau kita seperti Kamboja. Dan saya kira sebagai bangsa kita tidak di bawah Kamboja, DNA kita sepintar dan secerdas orang Kamboja, seharusnya kita bisa dapat 18 persen," urai Hashim.