Prabowo Siapkan Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga Petani hingga Nelayan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit hingga Rp400 triliun kepada sekitar 28 juta keluarga petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya beli, dan mendorong kesejahteraan masyarakat hingga ke pedesaan dan daerah terpencil.

Dia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tercermin dari kenaikan penghasilan riil dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup.

“Meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya adalah penghasilan rakyat secara riil harus meningkat,” ujar Prabowo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). 

Menurut Prabowo, setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama menjaga serta mengelola kekayaan dan sumber daya alam Indonesia agar memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat.

Prabowo juga mengapresiasi capaian penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat. Namun, ia menilai upaya tersebut perlu diperluas agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses modal untuk mengembangkan usaha produktif.

“Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp53 triliun. Penerimanya sekitar 2 juta warga kita. Di tahun yang akan datang, sasaran kita, jika terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan, daerah terpencil, serta masyarakat perkotaan yang berpenghasilan rendah,” katanya.

Prabowo memperkirakan program tersebut akan menyasar sekitar 28 juta keluarga. Dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat orang, manfaat program berpotensi menjangkau sekitar 100 juta penduduk Indonesia.

“Itu kemampuan kita sekarang,” ujar Prabowo.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan melalui program percepatan akses keuangan daerah mencapai Rp53 triliun kepada sekitar 2,1 juta penerima manfaat selama Agustus hingga Oktober 2026.

Friderica menjelaskan, capaian tersebut didukung sinergi OJK, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan melalui TPAKD. Program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendukung kegiatan ekonomi produktif.

“Dari mulai bulan Agustus, September, Oktober sudah terjadi pemberian kredit pembiayaan kepada 2.100.000 penerima sebesar Rp53 triliun. Pembiayaan ini langsung dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek daring yang membuka warung kelontong hingga pelaku usaha makanan dan pakaian,” ujar Friderica dalam forum tersebut.

Selain pelaku usaha mikro, pembiayaan juga menyasar masyarakat yang menjalankan usaha di sektor pertanian dan perikanan, termasuk petani kopi dan pembudidaya ikan nila.

Pemerintah berharap perluasan akses pembiayaan dapat membantu masyarakat memperoleh modal usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pendapatan keluarga. Rencana penyaluran Rp400 triliun tersebut menjadi target lanjutan pemerintah untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan