Jelang COP31, RI Bawa Agenda Pembiayaan Iklim dan Ekonomi Hijau

JAKARTA — Indonesia menyiapkan sejumlah agenda lingkungan dan perubahan iklim menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Pemerintah akan membawa isu pembiayaan iklim, adaptasi, pengurangan emisi, serta transisi energi yang dinilai perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menyampaikan, posisi tersebut dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition, yang menjadi rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York.

Rangkaian pertemuan tingkat tinggi digelar menjelang COP31 untuk membahas tiga tantangan utama, yakni mempercepat penurunan emisi dan transisi yang berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim untuk melindungi masyarakat dan mata pencaharian di tengah meningkatnya risiko iklim.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujarnya, Kamis (24/9/2026). 

Dari Komitmen ke Pelaksanaan

Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menegaskan bahwa aksi iklim perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat.

Jumhur mengatakan paradigma pembangunan Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai agenda yang berjalan bersamaan.

Indonesia kemudian memaparkan sejumlah aksi lintas sektor, mulai dari pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS), pengembangan energi surya skala besar, hingga penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi. Dalam penyampaian lisannya, Jumhur juga menekankan pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penguatan nilai tambah di dalam negeri.

“Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” tegas Jumhur.

Pembiayaan, Adaptasi, dan Aksi Nyata

Pesan tersebut diperkuat melalui tiga Solution Dialogues Indonesia yang membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, dan pengurangan metana. Rangkaian dialog tersebut menghubungkan agenda transisi dengan kebutuhan pembiayaan dan pelaksanaan di tingkat masyarakat.

Dalam dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan bahwa pembiayaan perlu mengikuti kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP), mulai dari penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran.

Hibah dan pembiayaan yang sangat konsesional tetap diperlukan untuk mendukung data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas.

Indonesia juga mendorong dukungan untuk kehilangan dan kerusakan (loss and damage) yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang menghadapi dampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung secara perlahan.

Pengurangan metana menjadi salah satu agenda yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, data, pelaporan dan verifikasi (MRV), teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dapat menurunkan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik.

Metana menyumbang 18,12 dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menekankan pentingnya pelaksanaan adaptasi bersama dengan mitigasi. Dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut, pemerintah mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, sekaligus melindungi dan merestorasi mangrove serta ekosistem pesisir untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir.

Indonesia memandang adaptasi sebagai bagian dari upaya melindungi pembangunan sebelum risiko iklim berubah menjadi kerusakan yang lebih besar.

Agenda Indonesia Menuju COP31

Keterlibatan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues menjadi bagian dari persiapan menuju COP31 di Antalya. Pemerintah akan mendorong kemajuan pelaksanaan serta peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance atau target kolektif terukur baru untuk pembiayaan iklim.

Indonesia juga menegaskan bahwa keputusan terkait energi, industri, investasi, pengelolaan sampah, pembiayaan, dan wilayah pesisir akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, kesehatan, pekerjaan, kualitas lingkungan, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko perubahan iklim.

Menjelang COP31, Indonesia mendorong agar kerja sama multilateral menghasilkan dukungan yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus membuka peluang pembangunan, khususnya bagi negara dan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” ujarnya.