Pengalihan Saham dan Utang Whoosh ke Kemenkeu Jadi Sorotan, Jangan Cuma Pindahkan Beban BUMN ke Negara
JAKARTA - Rencana pengalihan porsi 60 persen saham dan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari konsorsium BUMN ke Kementerian Keuangan dinilai tidak serta-merta menghapus risiko fiskal negara.
Kendati penyelesaian kewajiban dialihkan melalui lembaga Special Mission Vehicle (SMV), beban pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh tetap berpotensi menekan kas negara yang bersumber dari dana masyarakat.
Rencana Kementerian Keuangan mengambil alih saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang ditargetkan rampung pada pertengahan September dinilai belum menyentuh akar permasalahan defisit proyek. Tanpa pembenahan fundamental pada struktur pembiayaan, skema tersebut dipandang hanya mengalihkan beban finansial dari korporasi pelat merah ke neraca fiskal pemerintah.
"Pengalihan pemegang saham dan pemindahan kewajiban ke SMV bukan dengan sendirinya menjadi penyelesaian ekonomi. Tanpa restrukturisasi utang, perbaikan arus kas, dan pembagian risiko yang transparan, kebijakan tersebut hanya memindahkan beban dari satu kantong BUMN ke kantong negara," ujar Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat, Rabu (19/8/2026).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pengambilalihan mayoritas saham KCIC tidak akan dibebankan langsung ke APBN, melainkan dikelola oleh dua SMV fiskal di bawah Kementerian Keuangan. Proyek Whoosh sendiri menelan total investasi sekitar USD7,27 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD1,2 miliar yang sebagian besar didanai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) serta ekuitas pemegang saham.
Beban pembiayaan tersebut kian menggerus kinerja konsorsium BUMN. Berdasarkan laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PSBI membukukan kerugian sebesar Rp4,98 triliun sepanjang 2025, yang memangkas ekuitasnya dari Rp14,26 triliun pada 2023 menjadi Rp5,1 triliun. Pada saat yang sama, piutang KAI kepada PSBI melonjak hingga Rp10,41 triliun akibat suntikan likuiditas yang terus dialirkan.
Kondisi keuangan konsorsium semakin tertekan pada semester pertama 2026 dengan kerugian tambahan Rp5,13 triliun. Liabilitasnya yang mencapai Rp21,55 triliun juga telah melampaui aset sebesar Rp21,53 triliun.
Intervensi pemerintah dinilai sebagai langkah darurat yang tak terhindarkan guna mencegah kepailitan teknis pada BUMN karya dan transportasi yang terlibat.
"Tekanan keuangan Whoosh sudah terlalu besar untuk terus dibiarkan berada di neraca BUMN transportasi dan konstruksi. Pengambilalihan oleh Kementerian Keuangan dapat menjadi langkah realistis untuk menyelamatkan KAI dan BUMN lain dari tekanan yang semakin berat," kata Achmad.
Terkait wacana penugasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk menerbitkan obligasi penanganan KCIC, kapasitas neraca perseroan turut menjadi sorotan. Hingga 30 Juni 2026, PT SMI mencatatkan aset Rp124,98 triliun, liabilitas Rp75,53 triliun, ekuitas Rp46,81 triliun, laba bersih semester I sebesar Rp1,36 triliun, serta surat utang beredar senilai Rp20,87 triliun.
Pada paruh pertama 2026, PT SMI menghimpun Rp5,35 triliun dari emisi obligasi, tetapi harus membayar pokok utang jatuh tempo hingga Rp7,62 triliun.
Penugasan baru untuk menambal arus kas proyek Whoosh dinilai berisiko mengaburkan mandat utama PT SMI sebagai motor pembiayaan proyek-proyek strategis daerah. Pengalokasian likuiditas yang terpusat pada satu proyek berpotensi memicu crowding out bagi agenda pembangunan sektor lainnya.
"Menambahkan kewajiban KCIC ke neraca PT SMI tanpa pengaturan yang ketat dapat mengganggu fungsi utamanya sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur. Dana yang seharusnya mengalir ke jalan, rumah sakit, transportasi daerah, air bersih, dan transisi energi berisiko terserap untuk menutup kesenjangan kas satu proyek," jelas Achmad.
Untuk menjaga akuntabilitas anggaran publik, pemerintah didorong membuka seluruh rincian transaksi secara transparan sebelum pemindahan risiko ke SMV dieksekusi secara resmi.
Di samping itu, restrukturisasi menyeluruh dengan pihak kreditur utama dinilai mesti menjadi syarat agar kewajiban pengembalian utang tidak membebani APBN dalam jangka panjang.
"Pemerintah perlu memublikasikan neraca pembuka transaksi, nilai saham yang dialihkan, rincian bunga, tenor, hingga proyeksi arus kas, serta memberi ruang bagi DPR dan BPK untuk memeriksa sebelum risiko dipindahkan," urai Achmad.
"Selain itu, negosiasi dengan China Development Bank harus diselesaikan untuk mengejar penurunan bunga dan perpanjangan masa tenggang, serta memastikan pemegang saham China ikut menanggung pendanaan sesuai porsinya," imbuhnya.
