Sayembara Rp100 Juta Disorot, Gen Z Minta Polemik Ijazah Gibran Tak Berlarut

JAKARTA - Polemik terkait ijazah SMA/sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perhatian publik setelah pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menggagas sayembara berhadiah Rp100 juta.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gen Z, Arwin Welhalmina, mengajak seluruh pihak menyikapi persoalan tersebut dengan kepala dingin. Menurutnya, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, namun penyampaiannya tetap perlu dilakukan secara proporsional agar tidak memicu polemik berkepanjangan.

"Kami memahami kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi kami berharap setiap pihak juga menjaga cara penyampaiannya, supaya publik tidak terus-menerus terpolarisasi oleh isu yang sama," kata Arwin dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Arwin menilai sayembara yang digagas Denny Indrayana telah menarik perhatian luas di tengah masyarakat. Namun, ia berharap persoalan mengenai persyaratan administratif pejabat publik dapat ditempuh melalui mekanisme resmi dan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan.

"Kalau ada dugaan yang perlu dijawab terkait syarat administratif seorang pejabat publik, tentu lebih baik disalurkan lewat mekanisme resmi atau lembaga yang berwenang. Itu akan lebih menenangkan publik dibandingkan perdebatan yang terus bergulir di media sosial," ujarnya.

Menurut Arwin, kritik tetap penting untuk menjaga kontrol publik terhadap pemerintahan. Namun, kritik tersebut idealnya diarahkan pada substansi persoalan dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Arwin juga mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi serangan personal. Ia menilai generasi muda membutuhkan ruang publik yang sehat, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

"Kami sebagai generasi muda berharap ruang publik diisi dengan diskusi yang membangun. Kalau ada bukti, sampaikan secara terbuka dan melalui jalur yang tepat. Kalau belum ada, sebaiknya kita sama-sama menahan diri agar tidak membentuk opini yang keburu-buru," katanya.

Ia menyebut polemik yang terus berulang tanpa kejelasan berpotensi membuat masyarakat mengalami kelelahan informasi. Karena itu, menurutnya, penyelesaian melalui jalur hukum atau institusi yang berwenang akan lebih memberikan kepastian dibandingkan perdebatan tanpa ujung di ruang digital.

Arwin pun berharap seluruh pihak, termasuk Denny Indrayana, tetap mengedepankan komunikasi publik yang konstruktif.

"Kami menghargai semangat kritis Pak Denny sebagai akademisi. Tapi kami juga berharap ke depan diskusinya bisa lebih diarahkan ke substansi dan mekanisme yang jelas, supaya publik mendapat kepastian, bukan sekadar polemik berkepanjangan," pungkasnya.