Purbaya Tarik Sebagian Keuntungan Danantara Sebagai Kas Negara, Ini Alasannya
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana Pemerintah mengambil sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke kas negara untuk mengurangi beban utang Pemerintah.
Menkeu menjelaskan, ide tersebut muncul dari Presdien Prabowo Subianto yang menargetkan penurunan beban utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara, baik lewat pajak, maupun bukan seperti skema bagi dividen perusahan BUMN.
"Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagai keuntungan Danantara untuk cadangan Pemerintah, sehingga itu yang bisa mengurangi utang kita juga. Nanti kita tentukan bentuknya ke depan," kata Purbaya saat ditemui usai Sidang debottlenecking di Kantornya, Rabu (12/8/2026).
Seperti diketahui, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebetulnya tidak lagi menjadi kas negara, melainkan dialihkan untuk fungsi pengembangan bisnis dibawah kelolaan Danantara. Baik untuk kebutuhan investasi baru, ekspansi usaha BUMN, pengoptimalan usaha, dan lain sebagainya.
Menkeu Purbaya mengatakan, targetnya skema pengambilan sebagian keuntungan Danantara sebagai kas negara akan dilakukan pada tahun 2026 ini. Sejalan dengan target itu, Danantara masih melakukan konsolidasi pelaporan keuangan dari seluruh perusahan BUMN dibawahnya.
"Jadi kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita, dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesenambungan. Segala cara kita manfaatkan termasuk pendapatan dari Danantara," katanya.
Sebelumnya Menkeu Purbaya melaporkan, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau naik 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Purbaya menjelaskan, kenaikan belanja tersebut didorong oleh pelaksanaan sejumlah program prioritas, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).
"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 hingga akhir triwulan II 2026," ujarnya dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta,
