Perkuat Kedaulatan,BNPP Percepatan Pembangunan PLBN di Nunukan
JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mempercepat persiapan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Seimanggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Pembangunan PLBN tersebut memperkuat gerbang negara sekaligus membuka koridor ekonomi Kalimantan Utara yang terhubung dengan kawasan Brunei Darussalam hingga Malaysia.
“Kami telah meninjau dua alternatif lokasi PLBN Seimanggaris,” ujar Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, Rabu (22/7/2026).
“Selanjutnya perlu dipastikan titik yang paling tepat secara teknis dan strategis, termasuk kesesuaiannya dengan entry-exit point di sisi Malaysia, sehingga gerbang kedua negara dapat terhubung dalam satu sistem perlintasan yang terpadu,” lanjutnya.
Nurdin menegaskan, penetapan titik perlintasan bersama Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu syarat utama dalam pemenuhan readiness criteria pembangunan PLBN.
Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta membangun komunikasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia guna mempercepat seluruh proses persiapan.
“BNPP RI juga mendorong agar pembahasan pembangunan PLBN Seimanggaris menjadi salah satu agenda prioritas dalam forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo),” ujarnya.
Menurut Nurdin, forum tersebut dapat menjadi wadah strategis untuk mempercepat tercapainya kesepahaman kedua negara terkait lokasi titik perlintasan.
“Pemerintah daerah kami dorong untuk membawa pembahasan PLBN Seimanggaris ke dalam agenda Sosek Malindo. Semakin cepat terdapat kesepahaman mengenai titik perlintasan, semakin cepat pula readiness criteria dapat dituntaskan dan tahapan pembangunan dapat dilanjutkan,” katanya.
Lebih lanjut, Nurdin menegaskan bahwa pembangunan PLBN Seimanggaris tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur perlintasan negara.
Dalam konsep Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI), PLBN diposisikan sebagai simpul tata kelola Gerbang Negara yang mengintegrasikan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan, konektivitas, hingga pengembangan kawasan dan ekonomi perbatasan.
Pengembangan tersebut didukung oleh penataan ruang kawasan perbatasan melalui keberadaan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (PPPGN) sebagai kawasan pelayanan Gerbang Negara dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Menurut Nurdin, pendekatan tersebut memastikan pembangunan PLBN menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang terintegrasi.
“Gerbang Negara harus tersambung dengan pusat produksi, PKSN, pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan logistik. Dengan begitu, pembangunan PLBN benar-benar dapat menciptakan efisiensi distribusi sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah,” ungkap Nurdin.
“Gerbang Negara harus menjadi tempat bertemunya kedaulatan dan kesejahteraan. Negara hadir untuk menjaga batas dan mengatur perlintasan, tetapi pada saat yang sama Gerbang Negara harus membuka peluang bagi tumbuhnya perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat perbatasan,” tandasnya.
