BGN Evaluasi Program MBG, Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat hingga Insentif SPPG

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini difokuskan pada dua aspek utama, yakni validasi data 63 juta penerima manfaat serta penataan ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan keakuratan data penerima manfaat yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan program.

"Jadi yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.

Menurut Agustina, proses validasi dilakukan agar penyaluran manfaat Program MBG semakin tepat sasaran. Melalui pembaruan data tersebut, BGN dapat menentukan wilayah serta kelompok anak yang menjadi prioritas penerima manfaat.

Selain memvalidasi data penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi skema pemberian insentif bagi SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan meski kapasitas pelayanan dan cakupan wilayah operasional setiap SPPG berbeda.

Ia menjelaskan, terdapat SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jarak distribusi relatif dekat. Sementara itu, ada pula SPPG yang harus melayani lebih banyak penerima manfaat dengan jangkauan operasional yang lebih luas. Perbedaan tersebut dinilai perlu diakomodasi melalui skema insentif yang lebih proporsional dan berkeadilan.

"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujarnya.

"Nggak juga dong yang 300 meter atau 400 meter, ada bahkan yang 500 meter yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjutnya.

Di samping itu, BGN juga berencana memperkuat sistem pertanggungjawaban pengelolaan Program MBG melalui transformasi digital. Menurut Agustina, sistem yang selama ini masih bergantung pada kepala SPPG perlu didukung digitalisasi agar transparansi meningkat sekaligus mempermudah pengawasan penggunaan anggaran.

"Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini," pungkasnya.