Eks Pimpinan KPK Desak Kortas Tipikor Bongkar Aktor Intelektual Korupsi Batu Bara PLTU

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mendorong Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Saut menegaskan, para pelaku yang terlibat harus dijatuhi hukuman berat karena dinilai telah mengganggu ketahanan energi nasional. Ia berharap Kortas Tipikor Polri tidak hanya menjerat pelaku di lapangan, tetapi juga aktor intelektual yang diduga menjadi otak di balik praktik korupsi tersebut.

"Kalau korupsi itu udah menyangkut high profile person, mereka yang sangat berperan di perusahaan. Bukan lagi urusan Kepala Bidang atau yang lain-lain," kata Saut kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).

"Ini sudah permainan yang cukup besar, dan itu sebabnya saya bilang jangan hanya mengambil pelaku yang di lapangan, yang dikorbankan," tambahnya.

Saut mengatakan, hal itu penting karena kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara di PLTU tersebut juga diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya blackout atau pemadaman listrik massal di Pulau Sumatera dan Jawa beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kondisi listrik yang tidak stabil tidak hanya berdampak terhadap perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan daya saing Indonesia di mata dunia.

Pasalnya, kata dia, Indonesia dapat dinilai tidak memiliki ketahanan energi nasional yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi minat investasi serta berdampak terhadap pertumbuhan industri dan ekonomi.

"Karena mati listrik di suatu negara itu bukan dianggap hanya daerah itu. Berarti perusahaan listrik negara itu dinilai tidak perform, tidak menunjukkan daya saing yang bagus dalam meningkatkan ketersediaan energi sebagai syarat pertumbuhan industri, ekonomi," jelasnya.

Oleh karena itu, Saut juga mendorong agar Kortas Tipikor Polri mengedepankan pemulihan kerugian negara dengan membebankan seluruh kerugian kepada para pelaku.

"Kerugian negaranya harus dihitung secara total dan itu harus dibebankan kepada mereka," tegasnya.

"Ketahanan energi itu kan hal yang paling penting dalam satu negara. Ini kayaknya dipakai main-main aja nih. Jadi mereka harus dihukum berat," pungkasnya.