Beras Fortifikasi Perlu Lebih Terjangkau Masuk Pasar, Ini Alasannya

JAKARTA - Beras fortifikasi mulai didorong masuk ke pasar komersial yang lebih luas sebagai upaya mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro atau hidden hunger yang masih banyak terjadi di Indonesia. 

Menurut Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani, beras fortifikasi perlu dibuat lebih terjangkau agar dapat masuk pasar ritel dan menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

“Beras fortifikasi ini bukan sekadar inovasi pangan, ini adalah fondasi masa depan gizi bangsa,” kata Nina di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Nina menegaskan, intervensi melalui bahan pangan pokok utama bangsa adalah jalan keluar yang paling layak untuk ditempuh. Secara historis, upaya mengikis kekurangan mikronutrien selama ini bertumpu pada tiga cara utama, urai Nina.

Pertama adalah diversifikasi pangan, mengajak rumah tangga mengonsumsi variasi karbohidrat, sayuran, dan sumber protein. Namun, meski paling ideal, diversifikasi pangan sulit dilakukan karena tak semua kelompok masyarakat mampu membeli ragam sumber nutrisi tersebut.

Kedua adalah suplementasi. Walaupun sederhana, pendekatan ini juga menghadapi tantangan karena tingkat kepatuhan konsumsi suplemen masih rendah.

 “Yang paling cost-effective adalah fortifikasi,” kata Nina.

Adapun beras fortifikasi adalah beras biasa yang dicampur dengan kernel (beras buatan) yang mengandung banyak gizi dan vitamin.

Dia mengatakan fortifikasi beras menjadi penting karena beras merupakan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 persen penduduk Indonesia sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro.

Menurut dia, kekurangan zat gizi mikro atau kelaparan tersembunyi dapat berdampak pada anemia, produktivitas, kecerdasan anak, daya tahan tubuh, hingga kualitas sumber daya manusia.

Dia  menyebut fortifikasi beras merupakan intervensi gizi yang relatif murah. Berdasarkan perhitungan KFI, tambahan biaya untuk fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp1.000 per kilogram (kg).

Nina mengatakan dengan angka tersebut, rata-rata tambahan biaya fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp15.900 per orang per tahun.

Angka tersebut dinilai masih relatif terjangkau apabila beras fortifikasi nantinya digunakan dalam program pemerintah seperti bantuan sosial maupun Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Fortifikasi memang merupakan satu intervensi yang sangat efektif dan murah sehingga semua orang yang mengonsumsinya mendapatkan asupan gizi mikro,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan bertahap karena membutuhkan kesiapan regulasi, industri, distribusi, pengawasan mutu, serta literasi publik.

Nina menekankan harga produk menjadi salah satu isu utama karena beras fortifikasi komersial saat ini masih cenderung dikategorikan sebagai beras khusus yang menggunakan bahan baku beras premium.

“Harga ini harus memberi ruang keuntungan yang wajar bagi industri, tetapi di sisi lain konsumen harus terlindungi,” ucap dia.

Selain itu, harga juga masih menjadi isu sensitif. Selama ini beras fortifikasi kerap dikategorikan sebagai beras khusus dengan bahan baku beras premium, sehingga harganya relatif mahal.

Pembangunan industri FRK (Fortified Rice Kernels), memperkuat penggilingan dan membuka jalan distribusi komersial menjadi salah satu usulan dari panel yang terdiri dari pelaku industri beras.

Sementara itu, Anggota Dewan Penasihat Millers for Nutrition Budianto Wijaya mengatakan teknologi fortifikasi beras pada dasarnya sudah siap, tetapi tantangan utamanya terletak pada kebijakan, pengawasan, dan sinergi ekosistem.

Dia mengatakan jumlah penggilingan padi di Indonesia sangat banyak dan sebagian besar berskala kecil sehingga pengembangan fortifikasi beras perlu dimulai dari pelaku industri yang lebih siap agar mutu produk lebih mudah dijaga.

“Kita harapkan berasnya itu terjangkau oleh banyak masyarakat,” ujar Budianto.

Saat ini, beras fortifikasi masih menjadi barang mewah yang ceruk pasarnya terbatas, dikemas sebagai produk khusus di rak-rak supermarket premium dan lebih banyak dijangkau kelompok ekonomi tertentu.

Padahal, peluang sesungguhnya untuk mengubah tren kesehatan publik berada di tempat lain: menyasar kelompok rentan melalui bantuan pangan pemerintah, intervensi kesehatan ibu dan anak, serta program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait MBG, pihaknya telah membicarakan agar program beras fortifikasi bisa masuk. Selama ini, garam dan minyak goreng yang digunakan dalam program MBG sudah terfortifikasi.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyatakan percepatan implementasi beras fortifikasi menjadi salah satu strategi peningkatan kualitas gizi masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi pangan pokok.

Bapanas telah menetapkan standar beras fortifikasi dan menyusun panduan teknis yang mencakup proses produksi, pelabelan, pengujian, hingga pengawasan produk.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong pengawasan mutu dan harga beras fortifikasi di pasaran. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar serta memberikan arahan pengawasan agar produk tersebut dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.