Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Pati Disorot, Perlindungan Korban Diperkuat
JAKARTA – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, terus mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Pendampingan terhadap para santri korban dilakukan bersama sejumlah lembaga negara, seperti KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.
Dalam kasus tersebut, DPP Perempuan Bangsa menggandeng KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Pendampingan tersebut dipimpin Ketua Bidang Advokasi DPP Perempuan Bangsa, Eva Monalisa. Ia menegaskan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pesantren harus ditangani serius serta berpihak kepada korban.
"Kami memastikan para korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis yang layak. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan seksual, terlebih di lingkungan pendidikan dan pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri," kata Eva, Sabtu (9/5/2026).
Anggota DPR RI asal Pati itu menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan adil. Menurutnya, langkah pendampingan yang dilakukan DPP Perempuan Bangsa merupakan bentuk kepedulian sekaligus aksi kemanusiaan bagi para korban.
"Kami berharap kasus serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari dan seluruh lembaga pendidikan semakin memperkuat sistem pengawasan serta perlindungan terhadap peserta didik," ujarnya.
Perempuan Bangsa juga mengapresiasi keterlibatan KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam mendampingi kasus tersebut. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting untuk memastikan korban memperoleh keadilan serta pemulihan hak secara menyeluruh.
Eva menegaskan, kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menciptakan lingkungan pendidikan dan pesantren yang aman serta bebas dari kekerasan seksual.
"Maka dari itu, kami berharap seluruh elemen masyarakat untuk ikut aktif menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan dan pesantren," pungkasnya.
