Kartini yang Kita Lewatkan

Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini untuk mengingat semangat perjuangannya, tetapi kerap luput memahami yang paling penting. Ruang publik dipenuhi kebaya, sanggul, dan seremoni yang menghadirkan Raden Ajeng Kartini sebagai simbol budaya yang anggun. Sekilas, semuanya terasa tepat: tradisi dirawat, identitas diteguhkan. Namun, justru di tengah kelengkapan simbol itu, ada kekosongan makna yang jarang dipersoalkan.

Masalahnya tidak terletak pada kebaya, tetapi pada cara kita memaknai Kartini. Ketika peringatan berhenti pada representasi, Kartini perlahan bergeser dari pemikir menjadi ikon. Padahal, yang diperjuangkan bukanlah estetika, melainkan kesadaran.

Dalam bagian pengantar suratnya kepada Estella H. Zeehandelaar (25 Mei 1899), Kartini menulis: “Saya ingin berkenalan dengan seorang gadis modern, yang berani, yang dapat berdiri sendiri... yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia." Kutipan ini menunjukkan bahwa modernitas, dalam pandangan Kartini, bukan soal gaya hidup, melainkan sikap etis: keberanian berpikir dan komitmen untuk berkontribusi bagi orang lain.

Di sinilah ironi itu muncul. Semakin meriah simbol dirayakan, semakin kabur gagasan dipahami. Peringatan yang seharusnya menghidupkan pemikiran Kartini justru kerap berhenti pada hal yang paling permukaan.

Merayakan yang Mudah

Budaya publik kita tampaknya memiliki kecenderungan tersendiri dalam merawat tokoh sejarah: menghadirkannya dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih rapi, dan tentu saja lebih mudah dirayakan. Kartini pun kerap muncul sebagai figur yang anggun dan harmonis, seolah-olah kegelisahan yang terekam dalam surat-suratnya tidak lagi menjadi bagian penting dari dirinya. 

Padahal, di dalam korespondensi itu tersimpan kritik terhadap feodalisme, praktik pingitan, dan keterbatasan pendidikan bagi perempuan—hal-hal yang tidak selalu nyaman untuk diangkat dalam suasana perayaan.

Sejak publikasi Door Duisternis tot Licht pada 1911—yang kemudian dikenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang—terlihat jelas bahwa pemikiran Kartini melampaui persoalan personal. Surat-surat tersebut memuat refleksi tentang ketidakadilan sosial yang lebih luas, termasuk struktur feodal dan kolonial yang menghambat kemajuan masyarakat. 

Dalam kerangka itu, pendidikan ditempatkan sebagai jalan pembebasan, bukan sekadar sarana untuk meningkatkan status. Perempuan tidak dibayangkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai subjek yang turut menentukan arah perubahan.

Namun, dalam praktik peringatan hari ini, gagasan sebesar itu sering kali hadir dalam bentuk yang lebih ringan. Kartini tetap dirayakan, tetapi dalam versi yang lebih mudah diterima: simbolis, representatif, dan tidak terlalu menuntut tafsir. Ada semacam kenyamanan dalam merayakan Kartini tanpa harus berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan.

Di sini, ironi kecil sulit dihindari. Semakin kuat simbol dihadirkan, semakin longgar kebutuhan untuk memahami. Perayaan berjalan dengan baik, tradisi tetap terjaga, tetapi sebagian persoalan yang dahulu digelisahkan Kartini masih tetap menyertai kehidupan kita: ketimpangan yang belum selesai, beban yang belum seimbang, dan ruang yang belum sepenuhnya setara. Dalam suasana seperti itu, merayakan yang mudah menjadi pilihan yang wajar—meski bukan tanpa konsekuensi.

Kerja sebagai Makna

Jika pada bagian sebelumnya kita melihat kecenderungan “merayakan yang mudah”, maka pertanyaan berikutnya menjadi lebih mendasar: bagaimana seharusnya Kartini dihidupkan hari ini?

Konsep “perempuan modern” yang ditulis Kartini memberi arah yang cukup jelas. Perempuan modern tidak berhenti pada pendidikan atau pekerjaan, melainkan menjadikan kerja sebagai bentuk kontribusi sosial. Kemandirian bukan tujuan akhir, melainkan dasar untuk memberi dampak bagi masyarakat luas. Modernitas, dengan demikian, tidak berhenti pada capaian pribadi, tetapi bergerak ke arah tanggung jawab sosial.

Gagasan ini tidak sulit ditemukan dalam kehidupan Indonesia hari ini, meskipun sering kali tidak hadir dalam seremoni. Dalam politik, Megawati Soekarnoputri memperlihatkan bagaimana keteguhan terhadap konstitusi dan ideologi negara tetap dijaga di tengah dinamika kekuasaan yang tidak selalu stabil. Di panggung global, Retno Marsudi menempatkan Indonesia dalam percakapan internasional sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama, bukan sekadar sebagai simbol, tetapi sebagai aktor diplomasi yang diperhitungkan. 

Sementara itu, di bidang ekonomi, Sri Mulyani Indrawati menunjukkan bahwa pengelolaan negara bukan hanya soal angka, tetapi juga arah dan keberpihakan kebijakan. Namun, wajah perempuan modern tidak selalu berada di pusat kekuasaan. Di pedalaman Papua, dr. Maria Louisa Rumateray—yang akrab disebut “dokter terbang”—justru menghadirkan makna yang lebih sunyi, tetapi mendasar. Dengan menjangkau masyarakat adat yang tidak tersentuh akses jalan, kerja medis berubah menjadi bentuk keberpihakan yang konkret.

Di ruang yang berbeda, Megawati Hangestri Pertiwi membawa nama Indonesia ke panggung olahraga internasional, menunjukkan bahwa disiplin dan kerja keras juga merupakan bentuk kontribusi. Sementara itu, di ranah media, Najwa Shihab dan Rosiana Silalahi menghadirkan peran perempuan dalam menjaga nalar publik—mengajukan pertanyaan, mengawal isu, dan menjaga agar percakapan demokrasi tidak kehilangan arah.

Mereka hadir dalam konteks yang berbeda, tetapi arah kerjanya sama: melampaui kepentingan diri. Di titik ini, Kartini tidak lagi tampak sebagai simbol yang jauh, melainkan sebagai gagasan yang bekerja dalam bentuk yang beragam.

Namun, di sinilah kehati-hatian tetap diperlukan. Kehadiran perempuan di berbagai sektor tidak otomatis berarti emansipasi telah tercapai. Ketika ruang yang dimasuki masih menyisakan ketimpangan tanpa peluang untuk mengubahnya, yang terjadi bukan transformasi, melainkan penyesuaian. Partisipasi bisa meluas, tetapi tanpa daya pengaruh, perubahan tetap terbatas.

Dalam hal ini, pendidikan kembali menjadi fondasi penting sebagaimana diyakini Kartini. Pendidikan bukan hanya soal akses, tetapi tentang pembentukan kesadaran kritis. Kesadaran itulah yang memungkinkan perempuan tidak hanya hadir dalam sistem, tetapi juga membaca dan, jika perlu, menantangnya. Tanpa kesadaran semacam itu, modernitas mudah bergeser menjadi simbol baru yang tidak jauh berbeda dari simbol lama.

Pada akhirnya, relevansi Kartini tidak lagi berada pada seremoni, melainkan pada keberanian membaca arah kebijakan hari ini. Ketika pendidikan yang seharusnya menjadi jalan pembebasan justru tidak selalu ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara program-program yang lebih populis dan kasatmata mendapat perhatian dan alokasi yang jauh lebih besar, pertanyaan itu menjadi sulit dihindari. Apakah kita sungguh melanjutkan gagasan Kartini, atau sekadar merayakannya dalam bentuk yang lebih nyaman?

Sulit membayangkan Kartini akan merasa cukup dengan situasi semacam ini. Dalam pemikirannya, pendidikan bukan pelengkap, melainkan inti dari kemajuan. Ketika ruang belajar, kesejahteraan guru, dan kualitas pendidikan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama, sementara energi publik diarahkan pada program yang tidak secara langsung membangun nalar dan kesadaran, ada jarak yang semakin lebar antara apa yang dirayakan dan apa yang diperjuangkan.

Barangkali jika Kartini hadir hari ini, ia tidak hanya akan menulis surat, tetapi juga mengajukan pertanyaan yang sama tajamnya seperti lebih dari seabad lalu: untuk apa kemajuan, jika akal budi tidak menjadi pusatnya? Dan seperti dulu, pertanyaan semacam ini mungkin tetap terasa tidak nyaman, justru karena terlalu dekat dengan kenyataan.

Perdebatan antara tradisi dan modernitas sering kali diletakkan secara terlalu sederhana. Seolah-olah menjadi perempuan modern berarti meninggalkan kebaya, atau mempertahankan tradisi berarti menolak kemajuan. Cara pandang seperti ini justru menyempitkan persoalan, karena persoalan utamanya bukan pada pilihan simbol, melainkan pada kedalaman makna yang kita bangun di baliknya.

Kartini menunjukkan bahwa tradisi dapat dikritik tanpa harus ditinggalkan sepenuhnya. Identitas budaya tetap dapat hidup, selama tidak membatasi ruang gerak dan cara berpikir. Masalah muncul ketika simbol dijadikan representasi tunggal, sehingga makna menjadi beku dan kehilangan relevansi dengan realitas yang terus berubah. Dalam kondisi seperti itu, tradisi tidak lagi menjadi sumber kekuatan, melainkan sekadar pengulangan.

Pada akhirnya, pertanyaan penting dalam setiap peringatan Hari Kartini bukan terletak pada apa yang dikenakan, melainkan pada apa yang dikerjakan dan untuk siapa kontribusi diberikan. Kartini membayangkan perempuan yang berani, mandiri, dan berpihak pada kepentingan banyak orang. Standar ini jelas lebih menuntut dibandingkan sekadar partisipasi dalam seremoni tahunan.

Jika peringatan masih didominasi simbol tanpa perubahan yang lebih substantif, yang dirayakan bukan lagi Kartini sebagai pemikir, melainkan Kartini sebagai figur kultural yang aman. Padahal, kekuatan Kartini justru terletak pada gagasan yang belum sepenuhnya selesai diperjuangkan.

Merayakan Kartini secara lebih jujur berarti menggeser fokus dari representasi menuju transformasi. Perempuan Indonesia tidak hanya perlu hadir dalam simbol, tetapi juga dalam ruang pengambilan keputusan, dalam kerja sosial, dan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil.

Di sanalah Kartini menemukan relevansinya, bukan dalam kebaya yang dikenakan setahun sekali, tetapi dalam kerja yang memberi makna bagi sesama setiap hari.

oleh Rezya Agnesica Helena Sihaloho
Head of Education, Campaign, and Prevention Division
Women and Child Resilience