Bahlil Ultimatum 301 Blok Migas, Siap Cabut Izin Pengelolaan

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan siap mencabut izin pengelolaan ratusan wilayah kerja minyak dan gas (migas) yang tidak menunjukkan progres pengembangan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat ketahanan dan kedaulatan energi nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengungkapkan bahwa ada 301 wilayah kerja migas yang sudah memperoleh persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD), namun hingga kini belum juga beroperasi. Pemerintah telah memberikan ultimatum kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar segera merealisasikan investasi dan produksi di wilayah tersebut.

"Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau tidak (jalan) kita cabut," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Menurut Bahlil, kebijakan ini diperlukan karena produksi minyak nasional terus mengalami penurunan sejak puncaknya pada 1996–1997 yang mencapai sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari. Penurunan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, terutama kondisi sumur yang menua. Dari sekitar 40 ribu sumur migas di Indonesia, hanya sekitar 18 ribu yang masih aktif, sementara sisanya tidak berproduksi (idle well).

Ia mencontohkan proyek gas besar di Blok Masela yang dikelola Inpex. Menurutnya, proyek tersebut baru menunjukkan perkembangan setelah pemerintah memberikan tekanan agar investasi segera direalisasikan. Nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar US$18 miliar.

Selain ultimatum, pemerintah menyiapkan strategi lain untuk mendongkrak produksi migas nasional, seperti mengaktifkan kembali sumur tua dengan teknologi baru dan kolaborasi mitra, menawarkan blok yang tidak digarap kepada investor lain, baik domestik maupun asing, serta melegalkan sumur rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 45 ribu unit agar bisa berkontribusi pada produksi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.

Langkah percepatan ini menjadi krusial karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi, khususnya BBM dan LPG. Pemerintah menilai peningkatan produksi domestik merupakan kunci untuk menekan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Bahlil menegaskan, kebijakan tegas terhadap blok mangkrak bukan semata penertiban administratif, melainkan strategi ekonomi nasional. "Sumber daya alam harus dikelola optimal untuk kepentingan rakyat," katanya.

Pemerintah menargetkan kombinasi peningkatan lifting migas, hilirisasi energi, dan percepatan investasi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.