World for Ganjar-Mahfud Desak DPR Gulirkan Hak Angket

JAKARTA - Masyarakat Indonesia di luar negeri yang tergabung dalam kolaborasi lintas dunia, World for Ganjar-Mahfud mendesak kepada anggota DPR RI untuk berani melawan tekanan penguasa dan menggulirkan hak angket.

Diketahui, hak angket adalah salah satu cara untuk menyelidiki kecurangan dan pelanggaran Undang-Undang (UU) dalam penyelenggaraan Pemilu, serta untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada demokrasi.

Juru Bicara World for Ganjar, Mustar Bona Ventura menegaskan, DPR sebagai wakil rakyat harus berani untuk menyelidiki semua dugaan kecurangan di setiap tahapan Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan citra demokrasi di dalam dan di luar negeri.

"Hasil pengkajian pelaksanaan Pemilu 2024 dapat menjadi saran perbaikan untuk Pemilu mendatang, bermula dari Pilkada yang akan dimulai pada bulan November 2024," kata Mustar di DPR RI, Rabu (17/4/2024).

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum, keraguan anggota DPR untuk melaksanakan hak angket disebabkan oleh berbagai tekanan, baik dari masalah hukum atau pun negosiasi kursi kekuasaan.

Izinkan kami untuk mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu dipilih rakyat dan bersumpah untuk mewakili kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan, ambisi pribadi. Integritas bangsa Indonesia ada di tangan Bapak dan Ibu yang terhormat, bebernya.

Lebih lanjut, situasi politik yang tidak stabil akan semakin meruncing jika masalah kecurangan pada Pemilu 2024 tidak diselesaikan dengan baik.

Sebagai perwakilan masyarakat Indonesia di luar negeri, kami yakin hal ini akan berdampak negatif untuk mendatangkan pelaku wisata atau investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, katanya.

World for Ganjar-Mahfud yang mewakili masyarakat Indonesia di Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah memohon kepada anggota DPR untuk melaksanakan hak angket dengan tegas, independen, serta transparan dalam melakukan penyelidikan untuk memastikan integritas dan kejujuran seluruh proses Pemilu 2024.