Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, MUI Dorong Pembahasan RUU Penyadapan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera membahas RUU Penyadapan menyusul ditetapkannya Listyo Sigit Prabowo Cs sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM, Wahiduddin Adams menyampaikan bahaya unlawfull interception terhadap masa depan negara.

Dia mempertanyakan bagaimana mungkin tanpa izin dari pengadilan seorang mantan Kapolri bisa melakukan penyadapan terhadap Presiden dan tokoh ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan Ormas lainnya. Hal itu disampaikan dalam dialog kebangsaan yang digelar Komisi Hukum dan HAM MUI secara daring dengan tema ‘Penyadapan Presiden: Antara Lawfull Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia,’ di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum,” katanya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Baca juga: Brigjen TK Diperiksa Propam, Penyidikan Kasus Penyadapan Prabowo Terus Berjalan

Dia menyatakan karena itu pemerintah bersama DPR perlu membuat regulasi penyadapan agar memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tokoh ormas dan tokoh tokoh lainnya. Menurutnya, dasar dibuatnya RUU Penyadapan ini, selain karena kebutuhan negara juga karena sudah ada perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Ahli psikologi forensik Reza Indragiri, menyampaikan pola penyadapan Presiden bukan terjadi pada periode ini saja, jika merujuk sejarah pada 1965 sudah pernah terjadi penyadapan yang dilakukan DN Aidit kepada Soekarno.

Lalu ada pula penyadapan terhadap Presiden Bj Habibie dan Presiden SBY yang disadap oleh Australia dan tentu yang terbaru adalah Presiden Prabowo disadap oleh Kapolri Sendiri. “Realitas ini jelas menegaskan perlunya dibuat regulasi mengenai penyadapan,” kata Reza.

Menurut Reza, kasus kali ini bukan pelanggaran hukum biasa melainkan sudah masuk operasi intelijen gelap sehingga perlu dilakukan kontra intelijen.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad juga menyampaikan bahwa tindakan pak Sigit ini sudah memenuhi unsur makar yang diatur dalam KUHP apalagi juga sudah diputuskan oleh Komisi III DPR. Dia menegaskan yang penting dari semua peristiwa ini harus diungkap siapa aktornya yang menyuruh para pelaku melakukan operasi ini.

Dia mendesak agar kasus ini diungkap secara terang benderang agar masyarakat tidak menduga kasus ini adalah bagian perkara politik. “Jadi hukum makar harus ditegakkan seadil-adilnya dalam mengungkap kasus ini,” pungkasnya.