Gibran Mundur, Hasto Bicara Momentum Koreksi Ketaatan Konstitusi: Harus Disiplin!
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden harus menjadi momentum untuk mengevaluasi ketaatan negara terhadap konstitusi. PDIP menegaskan, konstitusi harus dijalankan secara disiplin tanpa intervensi kekuasaan.
"Setelah mundurnya Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Hasto menilai konstitusi tidak boleh dimanipulasi melalui intervensi kekuasaan. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi membuat negara menjadi rapuh. Ia pun mengingatkan pentingnya menempatkan supremasi hukum, etika, dan moral di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dalam membangun keadaban publik.
Baca juga: Puan dan Pramono Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Hasto Ungkap Sikap PDIP
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.Bahkan, lanjut Hasto, dinamika politik yang terjadi telah menunjukkan rapuhnya bangunan politik yang tidak berlandaskan ideologi. Ia menyinggung bahwa hal ini justru memperlihatkan politik hanya digerakkan oleh pragmatisme maupun ambisi kekuasaan. "Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujar Hasto.
Hasto lantas menjelaskan bahwa PDIP dibangun atas dasar keyakinan ideologi, komitmen pembebasan rakyat Marhaen, serta penegakan disiplin kader. Karena itu, lanjut dia, kader yang tidak lagi sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai dipersilakan untuk keluar.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari partai," tukas Hasto.
