Puan dan Pramono Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Hasto Ungkap Sikap PDIP
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara merespons mencuatnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hasto menegaskan, PDIP akan menghormati mekanisme pengisian jabatan wapres sebagaimana diatur dalam konstitusi.
"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Hasto di Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
Hasto menjelaskan, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, PDIP menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan nama-nama yang akan diajukan.
Baca juga: Mardani PKS Singgung SBY-Boediono, Minta Prabowo Pilih Wapres yang Dipercaya Pasar
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat," tutur Hasto.
Dia berharap, dua nama yang nantinya diusulkan merupakan sosok terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," jelas Hasto.
Hasto juga merespons terkait mencuatnya dua nama kader PDIP dalam bursa calon Wapres, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Hasto menegaskan keputusan strategis partai berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.Hasto juga tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur calon Wapres berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.
Sementara itu, mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyebut keputusan tersebut merupakan kewenangan pimpinan tertinggi partai.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," katanya singkat merujuk pada Megawati Soekarnoputri.
