Dukung Polri Usut Kasus Makar, Pakar Hukum: Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih
Langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Bareskrim Polri menindaklanjuti dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terus mendapat dukungan. Salah satunya dari Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta. Edi Saputra Hasibuan.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul informasi bahwa Mabes Polri telah menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup dan menyiapkan laporan polisi terkait dugaan makar.
"Kita mendukung Polri mengusut tuntas semua pihak yang diduga terlibat. Namun, penyidik Bareskrim harus tetap mengedepankan asas legalitas, praduga tak bersalah, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jangan sampai penegakan hukum justru mengabaikan hak-hak dasar seseorang," katanya, Sabtu (14/11/2026).
Baca juga: Kapolri Suyudi Ungkap Target Penyadapan Listyo Sigit Cs: Presiden, KPK, Kejaksaan, Legislator, hingga Tokoh Politik
Anggota Kompolnas periode 2012–2016 ini mengatakan, setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) ini menambahkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, asas praduga tak bersalah ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lihat video: Polisi Bongkar Sosok Tersangka Baru di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo!
Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mewajibkan setiap pihak menghormati dan melindungi hak asasi manusia. "Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tetap adil. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang transparan dan berkeadilan," tegas penasihat Ahli Kapolri ini.
