Belajar dari B50, Transisi Bersih Minta Pemerintah Matangkan Program E50

JEMBER, iNews.id - Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan bahan bakar bioetanol 50 persen (E50) layak dipandang sebagai upaya jalan baru menuju kemandirian energi Indonesia. 

Meski demikian, Transisi Bersih mengingatkan implementasi program pencampuran 50 persen bioetanol dan 50 persen bensin fosil ini tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi dan kedaulatan pangan. 

Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum mengatakan, mengurangi ketergantungan pada BBM impor merupakan target strategis. 

"Tetapi skenario penyediaan bahan baku skala besar secara tergesa-gesa berisiko memperparah degradasi lingkungan, mengancam kawasan hutan tersisa, serta memicu defisit bahan pangan pokok secara masif," ungkapnya di Jember, Jawa Timur, Senin (9/11/2026).

Menurut Kementerian ESDM, konsumsi solar nasional sekitar 39 juta kiloliter per tahun dan bensin 39–40 juta kiloliter. Bila seluruh kebutuhan 40 juta kiloliter bensin diganti E50, volume bahan bakar yang diperlukan sekitar 48 juta kiloliter, dengan kandungan etanol sekitar 24 juta kiloliter. Angka terakhir itulah yang perlu dibaca sebagai permintaan lahan.

Dengan rata-rata produktivitas nasional 2020–2025 dan angka konversi FAO 2008, Transisi Bersih menghitung 24 juta kiloliter etanol menuntut salah satu dari tiga skenario: sekitar 4,4 juta hektare tebu, atau 5,1 juta hektare singkong, atau 3,3 juta hektare jagung. Ketiganya pilihan pembanding, bukan angka yang dijumlahkan, dan belum memasukkan pabrik, jalan, serta kawasan penyangga. Lahan yang dibutuhkan juga lebih luas.

Peneliti senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K. Widhaningrat, menjelaskan, pengalaman program B50 memberi pelajaran penting. Pada peluncuran Juli 2026, Kementerian ESDM menyebut penghematan devisa hingga Rp170 triliun dan kebutuhan CPO sebesar 16,3 juta ton.

Namun penghematan impor hanya satu sisi perhitungan. CPO yang dipakai memproduksi biodiesel juga memiliki nilai ekonomi dan nilai ekspor; jika jutaan ton CPO dialihkan dari pasar ekspor ke pasar domestik, nilai ekspor yang hilang harus dimasukkan sebagai biaya peluang. 

Dalam perhitungan Transisi Bersih, nilai CPO yang dibutuhkan untuk program B50 lebih besar daripada penghematan impor solar yang sering disampaikan kepada publik—dan bila potensi ekspor yang hilang ikut diperhitungkan, dampaknya pada cadangan devisa secara umum adalah negatif.

"Ini bukan berarti program biodiesel atau bioetanol tidak layak dijalankan. Tujuan utamanya memang seharusnya lebih luas daripada sekadar menghemat devisa: memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, dan membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan," kata Sisdjiatmo. 

Karena itu, Transisi Bersih mendesak pemerintah tidak perlu menggambarkan setiap program transisi energi seolah-olah selalu menghasilkan keuntungan finansial langsung. 

"Program strategis dapat tetap layak dijalankan, meskipun membutuhkan investasi besar atau bahkan mengurangi devisa dalam jangka pendek, sepanjang manfaat jangka panjangnya lebih besar dan pembagian bebannya dapat dipertanggungjawabkan," ucap Sisdjiatmo.

Rahman mengingatkan, membuka lahan baru seluas 3 hingga 5 juta hektare untuk komoditas energi di tengah deforestasi global dan anomali iklim adalah langkah berisiko tinggi bagi ekosistem Indonesia.

"Pembukaan lahan skala masif untuk bahan bakar berpotensi menghancurkan koridor keanekaragaman hayati, memperparah konflik agraria, dan memicu pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar dari alih fungsi lahan," ungkapnya.

Mengalihkan komoditas-komoditas pokok ini menjadi bahan baku energi tanpa peningkatan produktivitas yang teruji secara bertahap dipastikan memicu kenaikan harga pangan domestik, gejolak pasokan pakan ternak, dan ketergantungan baru pada impor pangan.

Untuk mencegah bencana ekologi dan kegagalan ekonomi dalam program E50, Transisi Bersih mendesak pemerintah, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Dewan Energi Nasional untuk mengambil sedikitnya empat langkah berikut. Pertama, pelaksanaan program harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari skala kecil (seperti E10 atau E20) dan dimulai dari wilayah yang kesiapan rantai pasok dan kendaraannya telah teruji. 

Kedua, tidak ada pembukaan hutan baru (deforestasi) untuk tanaman energi. Fokus penyediaan bahan baku harus bertumpu pada penggunaan lahan yang telah tersedia atau menganggur/setengah menganggur, peningkatan produktivitas benih, perbaikan irigasi, dan pemanfaatan limbah berserat/ampas industri (etanol generasi kedua). 

Ketiga, mengupayakan agar rantai pasok hulu mengedepankan model kemitraan bersama petani lokal dan Koperasi Desa, alih-alih penguasaan lahan oleh korporasi skala besar. Korporasi besar bisa masuk di sisi pengolahan.