Ini 5 Seruan Kebangsaan Kiai Sepuh terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Ini 5 Seruan Kebangsaan Kiai Sepuh terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Nasional | inews | Senin, 9 November 2026 - 09:58
share

PASURUAN, iNews.id – Pertemuan puluhan kiai sepuh di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026) sore, menghasilkan lima seruan kebangsaan terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Kelima poin seruan kebangsaan tersebut khusus ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran penegak hukum.

Dalam musyawarah yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut dihadiri oleh sejumlah ulama terkemuka, di antaranya KH Yahya Cholil Staquf, KH Ubaidullah Shodaqoh, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, serta KH Muhibbul Aman Aly.

"Pertemuan ini sebagai bentuk seruan dan panduan moral untuk menjaga stabilitas serta wibawa negara," ujar Pengasuh Ponpes Raudlatul Ulum Kejayan, Pasuruan, KH Muhibbul Aman Aly, dalam keterangannya.

Senada dengan hal tersebut, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah agar tatanan bernegara tetap kuat menghadapi berbagai cobaan.

Dalam seruan kebangsaan kelima, para kiai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan, ketenteraman bangsa, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum teruji kebenarannya di tengah dinamika politik saat ini. Berikut lima poin seruan kebangsaan para kiai sepuh.

5 Poin Seruan Kebangsaan

  1. Menolak segala bentuk pengkhianatan dan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara.
  2. Mendorong Presiden bertindak tegas memulihkan kewibawaan pemerintahan.
  3. Mendesak penegak hukum mengusut tuntas kasus secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu.
  4. Menyerukan penguatan kepemimpinan nasional yang sah berdasar konstitusi.
  5. Mengajak masyarakat menjaga persatuan dan tidak terprovokasi informasi hoaks.

Melalui langkah moral ini, para kyai sepuh berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret demi memastikan penegakan hukum berjalan adil serta stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik.

Topik Menarik