Komisi III DPR Usul Presiden Terbitkan Perppu Atur Hukuman Penyadapan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengusulkan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) yang mengatur hukuman penyadapan ilegal. Habiburokhman mengatakan, terduga pelaku penyadapan terhadap Kepala Negara tak hanya dikenakan pasal UU ITE tapi juga dikenakan pasal makar.
"Jangan hanya ITE, ya, bisa Tipikor tentu bisa, ya. Kalau, karena alat yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain, ya. Lalu undang-undang keamanan negara juga harus digunakan, ya, apakah makar, ya, ada beberapa variasi makar," ucap Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Bahkan, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra ini mendorong Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perppu yang mengatur hukuman penyadapan ilegal ini.
Baca juga: Habiburokhman: Ada Sosok Besar Ambil Manfaat dari Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini. Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap Kepala Negara, ya, pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya," imbuhnya.Baginya, tindakan penyadapan ilegal terhadap Kepapa Negara ini lebih serius dari skandal Watergate di Amerika Serikat (AS).
Lihat video: POLISI TETAPKAN EMPAT TERSANGKA PENYADAPAN
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap. Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius eh yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini," ucap Habiburokhman.
