Jaksa KPK Tuntut Anak Usaha PT KAI Bayar Uang Pengganti Rp2,4 Miliar

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut PT KA Property Management (KAPM) dinyatakan bersalah dalam perkara suap pengadaan proyek perlintasan sebidang jalur kereta api Jawa-Sumatera di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Jaksa menyatakan PT KAPM terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 126 Ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tindak pidana pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain dan menjadi rangkaian perbuatan berlanjut.

"Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa PT KAPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar jaksa, Senin.

Selain itu, jaksa menuntut PT KAPM membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan perusahaan akan disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban tersebut.

"Dan apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi PT KAPM selama 1 tahun," lanjut jaksa.

Tak hanya denda, jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416. Jumlah tersebut dikurangi dengan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401. Dengan demikian, PT KAPM masih harus membayar sisa uang pengganti sebesar Rp849.658.015.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa PT KAPM untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416 dikurangi dengan memperhitungkan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401," lanjut jaksa.

Jaksa meminta agar sisa uang pengganti tersebut dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan, harta benda perusahaan akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

"Maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut, dan apabila penyitaan dan pelelangan harta benda atau kekayaan tersebut tidak cukup, maka uang pengganti yang tidak dibayar tersebut diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama 1 tahun," ujar jaksa.

Sebagai informasi, dalam surat dakwaan, jaksa mengungkapkan perkara ini bermula dari pertemuan antara mantan Direktur Utama PT KAPM Yoseph Ibrahim bersama sejumlah jajaran perusahaan dengan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi pada Desember 2021.

Pertemuan tersebut awalnya bertujuan menagih pembayaran pekerjaan penanganan banjir di Lemah Abang yang dikerjakan PT KAPM pada 2021 senilai sekitar Rp5,2 miliar. Namun, dalam pertemuan itu, Harno disebut menawarkan proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022 kepada PT KAPM.

Harno juga disebut meminta commitment fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak agar perusahaan tersebut mendapatkan proyek. Harno kemudian mengarahkan jajaran PT KAPM untuk berkoordinasi dengan Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna mengatur proses lelang.

Dalam prosesnya, Fadliansyah disebut menyanggupi permintaan tersebut dan mengatur sejumlah persyaratan pengadaan agar PT KAPM memenangkan tender. Perusahaan itu akhirnya memperoleh kontrak pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera dengan nilai Rp20.752.776.802.

Setelah kontrak ditandatangani pada April 2022, PT KAPM melalui Yoseph Ibrahim dan mantan Vice President Parjono diduga memberikan uang secara bertahap sebesar Rp1,125 miliar kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah.

Selain itu, jaksa juga mengungkap pemberian uang sebesar Rp240 juta kepada tiga pejabat lainnya, yakni Budi Prasetyo, Hardho, dan Edi Purnomo, yang terlibat dalam kelompok kerja pengadaan proyek tersebut. Dengan demikian, total uang yang diduga diberikan mencapai Rp1,365 miliar.

Berdasarkan perhitungan ahli, PT KAPM memperoleh pertambahan harta atau keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp2.410.092.416.