Kobarkan (Kembali) Semangat Gotong Royong Kemanusiaan di Jakarta

RamdansyahAdvokat dan Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara

POLEMIK mengenai penggalangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) di DKI Jakarta telah menemui muaranya. Kegiatan kemanusiaan yang telah berjalan lebih dari setengah abad di Jakarta ini dipastikan tetap berjalan. PMI DKI Jakarta bersama jajaran PMI di seluruh Indonesia kembali dapat berfokus menyelenggarakan Bulan Dana yang berlangsung mulai 1 September hingga 30 November 2026.

Namun, dinamika ini tidak boleh berhenti pada perdebatan dangkal: boleh atau tidak boleh mengumpulkan sumbangan. Ada pertanyaan yang jauh lebih fundamental: bagaimana menjaga agar jiwa gotong royong dan semangat kemanusiaan tetap hidup tanpa membebani warga, sekaligus memastikan pelayanan kemanusiaan PMI hadir tepat waktu saat masyarakat membutuhkan?

Polemik ini ditutup secara bijak oleh penegasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 8 Oktober 2026, yang menekankan bahwa sumbangan Bulan Dana PMI harus bersifat murni sukarela tanpa penetapan nominal kaku. Arahan tersebut jangan dipandang sebagai pembatasan, melainkan pijakan untuk membenahi tata kelola (governance) bersama.

Tata kelola yang baik merupakan wujud perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), masyarakat, dan perusahaan. Di sisi lain, polemik mekanisme pengumpulan dana jangan sampai memotong empati masyarakat dalam dukungan akan kepedulian dan solidaritas sosial antarsesama warga.

Membedakan Target Organisasi dan Kesukarelaan

Dalam ranah penggalangan dana publik, terdapat batas tegas yang terkadang kabur, yakni pemisahan antara target kinerja organisasi dan kewajiban individual. Sebagai lembaga kemanusiaan, PMI wajar menetapkan sasaran pendanaan demi memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan.

Ibarat merencanakan perjalanan jauh yang membutuhkan estimasi waktu dan biaya, penetapan target organisasi adalah bentuk perencanaan terukur. Kendati demikian, target tersebut sama sekali tidak boleh diterjemahkan menjadi "tarif wajib" per individu, apalagi jika disertai tekanan struktural atau dampak lainnya.

Di lingkungan birokrasi, relasi kuasa bersifat sangat sensitif. Ajakan dari atasan kerap dipersepsikan sebagai instruksi mengikat oleh bawahan. Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0036 Tahun 2026 tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana PMI sejatinya telah terang memuat imbauan berpartisipasi bagi Perangkat Daerah, BUMD, hingga jajaran Wali Kota/Bupati. Imbauan ini sudah sepatutnya dimaknai sebagai ruang kesukarelaan, bukan pemaksaan.

Pengalaman di Jakarta Utara memperlihatkan bahwa pendekatan persuasif dan koordinasi lintas sektor dapat berjalan selaras dengan aturan hukum. Payung hukum berupa Insekda, Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Surat Keputusan Wali Kota Jakarta Utara Nomor e-0068 tentang Panitia Bulan Dana PMI 2026 merupakan wujud akuntabilitas administrasi.

Dalam koridor ini, pegawai, pelajar, maupun pelaku usaha memiliki kebebasan penuh untuk berdonasi sesuai kerelaan tanpa rasa cemas atau takut akan sanksi kepegawaian maupun hambatan usaha. Rentang waktu pelaksanaan yang diperluas menjadi tiga bulan juga memberi ruang lebih lega bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela.

UU Kepalangmerahan dan Kemandirian PMI

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan telah meletakkan fondasi yang jernih. Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan kepalangmerahan dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan PMI. Keduanya memperoleh kewenangan atribusi langsung dari undang-undang sehingga tidak sepatutnya diposisikan secara berhadapan.

Di sisi lain, Pasal 4 UU No. 1/2018 menetapkan prinsip-prinsip utama kepalangmerahan, salah satunya adalah kemandirian. Artinya, sekalipun pemerintah memberikan dukungan APBD atau sarana fisik, hal itu tidak boleh mengurangi independensi PMI dalam mengambil keputusan kemanusiaan.

Secara de facto, keberadaan PMI di seluruh Indonesia sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Berkat donasi publik yang akuntabel, fungsi-fungsi vital seperti pelayanan donor darah, kesiapsiagaan bencana, pembinaan Palang Merah Remaja/relawan, dan promosi kesehatan dapat terus berjalan tanpa henti.

Hal ini membuktikan bahwa donasi masyarakat yang tidak mengikat (sebagaimana diatur Pasal 30 UU No. 1/2018) merupakan pilar utama keberlangsung pelayanan publik PMI. Pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan, sedangkan PMI mengorganisasi relawan dan respons lapangan.

Menjangkau Fungsi Kemanusiaan yang Lebih Luas

Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu diingatkan kembali bahwa kiprah PMI jauh melampaui urusan Bulan Dana. Penggalangan dana hanyalah sarana (means), bukan tujuan akhir (end goal). Di balik rupiah yang terkumpul dari masyarakat, terdapat operasional penanggulangan bencana, dukungan medis darurat, pembinaan generasi muda melalui PMR, pelayanan ambulans, hingga jaminan ketersediaan stok darah aman bagi warga Jakarta. Namun, mulianya mandat kemanusiaan tersebut tidak boleh dijadikan pembenar untuk menghalalkan segala cara, termasuk pemaksaan. Justru karena membawa misi kemanusiaan, modal terbesar PMI adalah kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan tersebut hanya bisa tumbuh jika masyarakat merasa dihormati harkatnya dan dilibatkan secara sadar untuk menumbuhkembangkan kembali budaya gotong royong.

Lima Langkah Tata Kelola Pasca-Polemik

Untuk mengubah pengalaman ini menjadi peluang pembenahan tata kelola yang berkelanjutan, terdapat lima langkah strategis yang perlu disepakati bersama:

Pertama, Sosialisasi Berkelanjutan Pedoman Komunikasi: Pemerintah Daerah dan PMI wajib menyusun serta memasyarakatkan panduan komunikasi resmi bahwa Bulan Dana adalah sumbangan sukarela murni.

Kedua, Sosialisasi Pemaknaan Target: Target penggalangan dana harus dimaknai murni sebagai tolok ukur internal organisasi PMI, bukan berarti beban kaku yang dibagikan menjadi kuota wajib per wilayah atau per instansi.

Ketiga, Koordinasi Pemangku Kepentingan: Koordinasi serta pemantauan dan evaluasi (monev) wajib dilakukan secara berkala—sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Bulan Dana—agar tidak terjadi disinformasi di tingkat pelaksana lapangan. Keempat, Penguatan Transparansi dan Layanan: PMI harus rutin mempublikasikan laporan penggunaan dana dan dampaknya secara terbuka. Hasil audit Kantor Akuntan Publik terkait realisasi pelaksanaan Bulan Dana. Penayangan perolehan Bulan Dana di portal resmi serta melaporkan realisasi penggunaannya merupakan wujud nyata menjaga akuntabilitas kepada publik.

Kelima, Kemitraan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya perlu melibatkan PMI secara aktif dalam perumusan kebijakan serta koordinasi pelaksanaan program di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Pada akhirnya, gotong royong kemanusiaan tidak dapat dipaksakan melalui instruksi. Ia lahir dari kesadaran nurani ketika warga memahami bahwa kontribusinya berdampak langsung bagi sesama. Bagi PMI, keberhasilan Bulan Dana tidak sekadar diukur dari nominal rupiah yang terkumpul, melainkan dari seberapa tinggi kepercayaan publik yang berhasil dijaga.