Ancaman Kelelahan Bencana, PFI Serukan Transformasi Penanganan Majemuk

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) memperingatkan ancaman “kelelahan bencana” (disaster fatigue) yang bisa mempengaruhi keberlanjutan solidaritas publik di tengah terjadinya bencana beruntun dan beragam di Indonesia sepanjang Agustus-September 2026. PFI menyerukan transformasi mendasar pada pendekatan dan cara ekosistem filantropi nasional dalam merespons “bencana majemuk” tersebut.

Sekretaris Badan Pengurus PFI, Irvan Nugraha memandang rentetan bencana yang beruntun, bertumpuk dan beragam ini mengarah pada “bencana majemuk”. Yakni bencana yang terjadi secara simultan dan berurutan dengan karakteristik yang berbeda, serta saling memperparah dampak.

Para peneliti menyebutnya sebagai compound disasters atau concurrent disaster. Sayangnya, beberapa laporan penelitian Center for Disaster Philanthropy (CDP) mengungkapkan bahwa lembaga filantropi dan organisasi kemanusiaan lainnya masih cenderung merespond dan menangani bencana majemuk seperti bencana tunggal, yang mengakibatkan terjadinya fenomena “kelelahan bencana” (disaster fatigue). Baca juga:BNPB Sebut Karhutla Mendominasi Bencana di Indonesia, Berikut Ini Daerahnya

Kelelahan bencana adalah kondisi kelelahan fisik, mental, emosional, dan finansial yang dialami masyarakat, donatur, relawan, dan pegiat lembaga sosial akibat bencana atau krisis yang berulang, kondisi darurat tiada henti, serta paparan berita yang meresahkan. Tekanan kumulatif ini bisa menurunkan empati publik, menguras sumber daya filantropi, dan mengalihkan perhatian dari bencana yang kurang terliput media.

Kelelahan bencana menciptakan pola dukungan dan pendanaan yang reaktif dan jangka pendek. ”Donasi dan bantuan umumnya mengalir deras pada dua minggu pertama setelah bencana, tetapi mulai surut pada minggu ketiga, dan mulai menghilang untuk bencana yang terjadi dalam dua bulan setelah bencana besar sebelumnya,” katanya dalam siaran tertulis, Rabu (16/9/2026). Untuk mengatasi kelelahan bencana, PFI merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, diversifikasi narasi dan kanal donasi atau bantuan agar publik tetap terhubung dengan berbagai jenis bencana, bukan hanya yang viral. Kedua, penguatan komunikasi berbasis data dan cerita dampak jangka panjang untuk menjaga empati donatur.

Ketiga, pengembangan program donasi berkelanjutan (recurring giving) yang mengurangi ketergantungan pada kampanye darurat. “Filantropi juga perlu membangun resiliensi organisasi melalui pembagian peran yang jelas, rotasi relawan, dan dukungan kesehatan mental,” jelasnya.

Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati mengidentifikasi tiga hambatan struktural yang menghalangi respons efektif terhadap bencana majemuk. Pertama, minimnya dukungan pendanaan untuk program kesiapsiagaan dibandingkan respons bencana.

Kedua, tantangan dalam pelokalan bantuan akibat tidak meratanya kapasitas komunitas atau organisasi lokal, yang diperparah oleh birokrasi yang menghambat respon adaptif. Ketiga, kurang solidnya koordinasi yang dipimpin oleh otoritas sehingga terjadi tumpang tindih program bantuan dan kebingungan masyarakat dalam merespons beragam jenis bantuan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, PFI merekomendasikan pergeseran paradigma dari respons reaktif menjadi pendekatan portofolio krisis. Organisasi filantropi tidak bisa lagi memobilisasi bantuan sebagai rangkaian kampanye terpisah, melainkan harus mengelola bencana sebagai portofolio dengan beragam jenis bantuan. Misalnya, menyediakan dukungan untuk antisipasi dan pengurangan risiko, bantuan fleksibel untuk respons cepat, serta hibah multitahun untuk pemulihan dan resiliensi. ”Prioritas harus ditetapkan berdasarkan penilaian skala dampak, urgensi, kerentanan, dan kapasitas lokal,” tutur koordinator Klaster Kemanusiaan dan Pembangunan PFI ini.

PFI mendorong adopsi Model Respons Adaptif untuk Bencana Siklis dan Kompleks (MARCCD/Model for Adaptive Response to Complex Cyclical Disasters) yang mengidentifikasi tahap antisipasi, dampak, adaptasi, dan pemulihan secara non-linear. Model ini menekankan pentingnya mengukur beban stres kumulatif yang dihadapi komunitas akibat tekanan kronis yang telah ada sebelumnya, serta mendorong pengembangan kapasitas adaptif di tingkat lokal. Baca juga:Wajib Disiapkan! Ini Isi Tas Siaga Bencana untuk Keluarga

Tindakan antisipatif, seperti evakuasi warga, perlindungan ternak, atau distribusi bantuan tunai sebelum puncak bencana berdasarkan ambang batas risiko, harus menjadi norma, bukan pengecualian. Tomy juga menegaskan pentingnya penguatan pooled fund (pengumpulan dana dari berbagai donor dalam wadah bersama) dalam penanganan bencana majemuk.

Pooled fund dipercaya mampu menyalurkan dana fleksibel ke aktor lokal, serta efektif sebagai instrumen kunci pelokalan bantuan kemanusiaan. Namun harus dipastikan tata kelola transparan, melibatkan organisasi lokal, menyediakan hibah fleksibel, serta menyederhanakan pelaporan. ”Tanpa skema tersebut, pooled fund hanya akan mengulang kesalahan pengelolaan bantuan yang sifatnya topdown, eksklusif dan tidak setara,” cetusnya.