21 Rumah Sakit dan 190 Puskesmas di NTT Rusak Akibat Gempa Bumi
Sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari Rumah Sakit (RS) hingga puskesmas di Nusa Tenggara Barat (NTT) rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Berdasarkan data yang dihimpun, ada 21 rumah sakit dan 190 puskesmas yang rusak.
"Sebanyak 21 rumah sakit terdampak, dengan tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya rusak ringan. Dari 190 puskesmas terdampak, sebanyak 20 unit mengalami kerusakan berat," kata Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol Bayu Suseno, Minggu (16/8/2026).
Sementara, di sektor infrastruktur, tercatat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, dan empat jembatan mengalami kerusakan. Sejumlah jalur vital seperti ruas Ende–Bajawa dan Ende–Maumere turut terdampak.
Baca juga: Update Korban Gempa Bumi di NTT: 51 Orang Meninggal, 64 Luka-Luka
"Kerusakan juga terjadi pada akses Pelabuhan Lorens Say Maumere dan SPAM Lembor Selatan. Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, tercatat 914 bangunan mengalami kerusakan hingga Minggu dini hari," ujarnya. Dalam penanganan darurat, Polri telah memobilisasi personel tambahan guna melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan didukung sekitar 1.875 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan.
Armada helikopter juga disiapkan dari Bima menuju Labuan Bajo untuk mendukung evakuasi medis dan distribusi bantuan melalui jalur udara maupun laut. Polri turut menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak di wilayah Nangapanda, Kabupaten Ende.
Lihat video: DUKA GEMPA NTT! Ibu & Anak Ditemukan Meninggal Berpelukan Tertimbun Reruntuhan Gempa
Bayu menegaskan, pada tujuh hari pertama masa tanggap darurat, seluruh unsur terkait memprioritaskan pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan akses jalan dan komunikasi, serta penguatan koordinasi penanganan bencana.
“Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujar Bayu.
Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder akan terus memperkuat operasi terpadu di wilayah terdampak. Pendataan masyarakat terdampak juga dilakukan sebagai dasar penyiapan Hunian Sementara (Huntara), sekaligus memastikan bantuan dan penanganan dapat diberikan secara tepat sasaran.
