Angka Kekerasan Tembus 21.000, Kepala Daerah Berikan Perlindungan pada Anak

Pemerintah menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang mencapai sekitar 21.000 kasus. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah memperkuat peran kepala daerah dalam Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas Rana) yang digagas lintas kementerian.

Adapun implementasi gerakan tersebut dilaksanakan sejumlah kementerian lintas sektor, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), serta Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, penurunan angka kekerasan terhadap anak menjadi indikator utama keberhasilan gerakan tersebut.

Baca juga: Menko PMK Bentuk Gugus Tugas Tata Kelola Daycare Buntut Kasus Little Aresha

"Angka kekerasan masih cukup tinggi, sekitar 21 ribuan. Dan tentu saja indikator kita adalah menurunnya angka kekerasan. Itu indikator yang paling mudah untuk dilihat. Kekerasan sekali lagi, kekerasan dalam keluarga, dalam satuan pendidikan, di ruang publik, dan juga di ruang digital," kata Pratikno di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Selasa (4/8/2026).Menurut Pratikno, pelaksanaan program perlindungan anak di lapangan sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah terus mengonsolidasikan berbagai kementerian dan lembaga agar dapat menjangkau hingga tingkat desa.

Lihat video: 53 Balita Dianiaya Daycare, Terungkap Ada Perintah Kekerasan Anak di "Little Aresha"

Pratikno menjelaskan sejumlah kementerian telah memiliki perangkat hingga daerah yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan anak. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan seluruh kepala daerah terlibat aktif dalam pelaksanaan program tersebut.

"Nah kami pada akhirnya, instrumen yang berada di lapangan adalah aparat pemerintah yang ada di daerah. Nah kita beberapa KL yang ada di sini misalnya Kemendikdasmen juga punya aparat sampai ke daerah, Kemendukbangga juga punya lapangan sampai ke desa, punya kader-kader sampai desa ya, dan tentu saja kita bekerja sama dengan Kemendagri. Jadi kami sudah mengonsolidasikan dengan Kemendagri, sudah banyak edaran dan aturan yang berlaku ke daerah-daerah di seluruh Indonesia," jelasnya.

Pratikno mengatakan pemerintah tidak berencana menerbitkan aturan baru karena berbagai regulasi yang dibutuhkan sudah tersedia. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di daerah.

"Jadi kita terus-menerus berkomunikasi, mengingatkan dan mengajak serta partisipasi kepala daerah terutama melalui forum Senin ya. Ketika berbicara inflasi kita sekaligus berbicara mengenai hal-hal yang lain termasuk berbicara mengenai ruang aman dan nyaman untuk anak," ujarnya.Pratikno menambahkan upaya menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Menurut dia, pembangunan tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memastikan anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.

Pratikno menjelaskan ruang aman dan nyaman bagi anak harus diwujudkan di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, ruang publik hingga ruang digital.

"Yang ingin kami tegaskan bahwa pembangunan manusia itu juga harus memperbaiki yang fundamental, yaitu menyediakan ruang aman dan nyaman untuk anak. Dan jangan boleh ada kekerasan terhadap anak, karena kekerasan itu punya dampak yang luar biasa bukan hanya secara fisik, secara psikis, secara kognitif, dan kekerasan akan melahirkan trauma dan melahirkan kekerasan baru nanti ke depannya," kata Pratikno.

Dok. Yuwantoro Winduajie