Ketika Ijazah Tenggelam dalam 'Satelit-Satelit Isu'

RamdansyahPraktisi Hukum Tifa – Roy’s Advocate & Ketua Bidang di Majelis Nasional Kahmi

Tribute to Jusuf Kalla

Di tengah ruang publik yang semakin gaduh, polemik dugaan ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sesungguhnya telah bergerak jauh melampaui persoalan autentisitas dokumen. Yang semula tampak sebagai isu administratif kini berkembang menjadi pertarungan untuk menentukan apa yang layak disebut sebagai persoalan utama dan apa yang sekadar gangguan periferi.

Fenomena itu melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “satelit-satelit isu”: rangkaian polemik turunan yang terus mengelilingi persoalan utama, tetapi justru menjauhkan publik dari substansi pokoknya. Akibatnya, perhatian masyarakat terseret ke dalam konflik identitas, perang sentimen, rumor personal, hingga kegaduhan media sosial yang tidak pernah benar-benar menyentuh inti masalah.

Padahal, pokok persoalannya sesungguhnya sederhana: dapatkah polemik tersebut diselesaikan secara terbuka, transparan, dan meyakinkan publik? Namun, ruang publik Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya. Demokrasi tidak lagi bekerja sebagai arena pencarian kebenaran, melainkan arena perebutan perhatian.

Dalam situasi demikian, yang menentukan bukan lagi siapa yang memiliki argumentasi paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu menguasai fokus publik. Substansi dikalahkan sensasi. Fakta tenggelam oleh viralitas. Politik akhirnya berubah menjadi kompetisi untuk mengendalikan emosi massa.

Politik Pengalihan Perhatian

Pernyataan Jusuf Kalla yang meminta agar polemik ijazah diselesaikan secara terbuka sebenarnya merupakan upaya mengembalikan persoalan pada substansi. JK menyatakan bahwa apabila ijazah asli memang ada, maka polemik itu dapat diselesaikan dengan menunjukkan dokumen tersebut secara terbuka kepada publik.Namun, respons yang muncul justru bergerak keluar konteks. Tuduhan bahwa JK mendanai pihak tertentu, penyebaran potongan ceramah agama di Universitas Gajah Mada (UGM) tanpa konteks, hingga laporan dugaan penistaan agama berubah menjadi isu baru yang menggeser perhatian publik dari pertanyaan utama. Di titik inilah politik pengalihan perhatian bekerja secara efektif.

Fenomena semacam itu sesungguhnya bukan hal baru dalam politik modern. Dalam teori agenda setting, John W. Kingdon (2011) menjelaskan bahwa politik pada dasarnya adalah perebutan untuk menentukan isu mana yang layak memperoleh perhatian publik. Tidak semua persoalan diperlakukan sama; sebagian isu diperbesar, sementara sebagian lain dipinggirkan.

Karena itu, ketika isu verifikasi dokumen bergeser menjadi polemik agama dan penyerangan personal, yang bekerja bukan semata dinamika hukum, melainkan juga mekanisme politik untuk membentuk arah perhatian masyarakat.

Logika media sosial memperparah keadaan tersebut. Dalam ruang digital, viralitas jauh lebih cepat bekerja dibanding argumentasi rasional. Potongan video JK lebih mudah menyebar dibanding klarifikasi utuh mantan Wakil Presiden ini. Emosi lebih efektif memobilisasi massa dibanding penjelasan substantif. Akibatnya, ruang publik bergerak bukan berdasarkan pencarian kebenaran, melainkan kompetisi sentimen.

Negara dan Produksi Definisi Masalah

Kondisi itu mengingatkan pada gagasan Carol Bacchi? (2009) yang menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak hanya bekerja melalui kemampuan menyelesaikan masalah, tetapi juga melalui kemampuan mendefinisikan masalah itu sendiri.

Siapa yang menentukan definisi persoalan, dialah yang menentukan arah perhatian publik.Ketika kritik terhadap keterbukaan dipersepsikan sebagai ancaman politik, fokus publik pun bergeser dari transparansi menuju loyalitas personal. Ketika pertanyaan mengenai verifikasi dokumen dianggap sebagai serangan terhadap figur tertentu, substansi akhirnya tenggelam di bawah kebisingan identitas dan polarisasi.

Karena itu, persoalan ini sesungguhnya tidak lagi sekadar tentang benar atau salahnya suatu tuduhan. Yang jauh lebih penting ialah bagaimana negara, elite politik, media, dan buzzer digital memproduksi definisi atas persoalan tersebut. Mengapa isu verifikasi dokumen berubah menjadi konflik horizontal berbasis sentimen agama dan identitas? Mengapa ruang publik lebih sibuk membahas aktor di balik isu dibanding substansi isu itu sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya menentukan kualitas demokrasi kita.

Demokrasi dalam Krisis Perhatian

Demokrasi Indonesia hari ini menghadapi apa yang dapat disebut sebagai krisis perhatian. Publik dibanjiri informasi, tetapi kehilangan kemampuan memilah mana persoalan substantif dan mana distraksi politik.

Dalam teori issue-attention cycle, Anthony Downs (1972) menjelaskan bahwa perhatian publik bergerak cepat, emosional, dan mudah berpindah. Dalam ruang digital yang dikuasai algoritma viralitas, setiap isu dengan mudah tergantikan oleh kegaduhan baru yang lebih sensasional.

Sementara itu, Bryan D. Jones dan Frank R. Baumgartner melalui teori Punctuated Equilibrium (2005) menunjukkan bahwa sistem politik sering bekerja secara reaktif: diam terlalu lama, lalu panik ketika tekanan publik membesar.Dalam konteks polemik ijazah, ledakan isu periferi justru menenggelamkan problem inti yang sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana melalui keterbukaan dan klarifikasi institusional. Namun, ruang digital tidak memberi insentif pada kesederhanaan. Ia justru memberi ruang besar bagi kontroversi yang emosional dan sensasional.

Akibatnya, ruang publik berubah menjadi arena saling curiga. Tuduhan personal, mobilisasi sentimen kelompok, hingga kriminalisasi simbolik memperlihatkan betapa mudah demokrasi digital berubah menjadi politik kegaduhan.

“Satelit-Satelit Isu” dan Hilangnya Fokus Publik

Gejala paling berbahaya dalam ruang publik hari ini ialah munculnya “satelit-satelit isu”. Sebuah perkara publik tidak lagi berhenti pada inti masalahnya, melainkan melahirkan rantai isu baru yang bergerak liar tanpa arah. Polemik dugaan ijazah palsu menjadi contoh nyata bagaimana ruang publik kehilangan fokus ketika kasus hukum bercampur dengan nuansa politik dan sentimen sosial.

Pasca-Lebaran 2026, ruang maya justru dipenuhi rumor personal, tuduhan perselingkuhan, hingga isu mengenai dugaan permintaan “restorative justice palsu” untuk bertemu mantan Presiden Joko Widodo. Semua isu itu bergerak mengelilingi persoalan utama, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh substansi pokoknya. Yang tersisa hanyalah kegaduhan sosial yang diproduksi terus-menerus tanpa penyelesaian.

Deborah Stone dalam Policy Paradox (2002) mengingatkan bahwa politik bukan arena rasional yang steril, melainkan arena perebutan makna. Fakta tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu dibingkai melalui bahasa, simbol, dan emosi. Karena itu, isu periferi sering kali lebih mudah menguasai ruang publik dibanding substansi yang memerlukan penjelasan mendalam.

Di titik inilah demokrasi menghadapi ancaman paling serius: publik perlahan kehilangan kemampuan membedakan mana persoalan utama dan mana sekadar distraksi politik.

Menarik Kembali ke Pokok Masalah

Pada akhirnya, polemik ini memperlihatkan satu ironi besar demokrasi modern: yang paling menentukan bukan lagi siapa yang memiliki fakta, melainkan siapa yang mampu menguasai perhatian publik. Politik tidak lagi sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga perebutan definisi atas kenyataan.

Karena itu, publik perlu kembali membedakan secara jernih antara core issue dan peripheral issue. Core issue sekarang terletak pada proses prapenuntutan dan sejauh mana proses hukum mampu memberikan titik terang terhadap perkara dr Tifa dan Roy Suryo yang tengah diperdebatkan di ruang publik.

Pokok persoalannya bukan perang narasi di media sosial dan bukan pula kriminalisasi simbolik yang diproduksi terus-menerus dalam ruang digital. Inti masalahnya adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan, verifikasi institusional, dan komunikasi politik yang jujur.

Dalam konteks itulah proses hukum terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam polemik ini seharusnya ditempatkan secara proporsional: bukan sebagai alat memperluas kegaduhan politik, melainkan sebagai mekanisme untuk menghadirkan kepastian informasi yang dapat diuji secara terbuka di depan publik.

Demokrasi hanya dapat bertahan apabila negara mampu menjaga ruang publik tetap rasional dan transparan. Sebab ketika politik lebih sibuk mengelola perhatian dibanding menjawab substansi, demokrasi perlahan berubah bukan menjadi arena pencarian kebenaran, melainkan industri kebisingan yang terus memproduksi distraksi tanpa akhir.