Pemerintah: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi, Justru Diperkuat Lewat Revitalisasi Sekolah

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Sebaliknya, pemerintah memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat, yang juga memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.

Qodari menyebut program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memiliki efek ganda terhadap perekonomian.

“Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan. “Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” katanya.

Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan, meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah.

Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2, atau 20 persen masyarakat terbawah.

“Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi, tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.

Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 di Sumatera, 12 di Kalimantan, 16 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, 4 di Maluku, dan 3 di Papua.