KASN Beri Sanksi Tegas 143 ASN Karena Tak Netral saat Pemilu 2024
BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas ASN selama pemilu 2024. 143 diantaranya telah diberikan sanksi tegas.
Hal tersebut dikatakan Asisten KASN 2 pengawasan bidang penerapan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN dan netralitas ASN Maria Ivonne Tarigan di gedung Sate, Bandung, Rabu(28/02/2024).
Kalau data dari pemantauan ASN sampai periode kemarin kita ada sekitar 400-an untuk pelanggaran netralitas ASN, Katanya.
Maria menuturkan sejauh ini, pihaknya telah memberikan sanksi kepada 143 ASN dari 400 ASN yang melanggar. Hal tersebut, sudah direkomendasikan KASN agar dijatuhkan sanksi oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) masing-masing Instansi.
itu udah udah banyak yang dijatuhi sanksi itu bahkan juga sesuai aturan main itu pejabat Pembina kepegawaiannya atau kepala instansi atau kepala daerah itu harus Menindaklanjuti, alhamdulillah juga angkanya sudah cukup baik PPK itu Menindaklanjuti rekomendasi KASN, itu untuk nasional yah bukan Jabar, tuturnya
Dikatakan Maria, ada dua jenis sanksi yang diberikan kepada para ASN, yakni sanksi hukuman disiplin sedang dan berat.
Lebih lanjut dirinya menerangkan bahwa untuk sanksi berat itu ada dua kategori, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) terkait disiplin ASN.
Kalau berat itu ada kategori sudah diatur di dalam PP terkait disiplin ASN, salah satunya misalnya penurunan jabatan seperti itu ya kemudian sampai mungkin pemberhentian Dengan hormat, terangnya.
Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN didominasi keberpihakan ASN di media Sosial. Kebanyakan ASN melakukan keberpihakan dengan cara melalui like, comment, share dan seterusnya.
Mungkin hal yang selama ini dianggap sepele tetapi berdasarkan aturan main yang sudah dibangun yang sudah ditetapkan oleh pusat itu masuk di dalam pelanggaran, ungkapnya.
Selain itu dirinya mengungkap bahwa, dari data yang diterima oleh pihaknya bahwa, wilayah Sulawesi banyak ASN yang melakukan pelanggaran netralitas.
Jadi ya hampir semua Sulawesi itu, ada Sulawesi Tenggara yang cukup tinggi, itu mungkin yah sementara, Pungkasnya. (*)
