Aksi Teror KKB Kian Brutal, Polda Papua Ubah Pola Operasi untuk Persempit Ruang Gerak
FAJAR.CO.ID, JAKARTA Kasus kekerasan dan aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua semakin meningkat. Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengubah pola operasi untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif dan mempersempit ruang gerak KKB.
Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak hanya menyerang, tetapi juga menebar teror hingga membunuh. Korban teror dan serangan KKB tidak hanya masyarakat, tetapi juga personel TNI Polri.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengungkapkan, mengubah pola operasi yang sebelumnya operasi penanganan KKB menjadi operasi penegakan hukum.
Kita makin intens untuk menelisik, mencari, dan melakukan langkah-langkah tegas di wilayah Nduga. (Tindak tegas) kepada siapapun yang terkait dengan jaringan itu maupun yang di belakang layar mendukung, kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, langkah tegas mengubah pola operasi di Papua diambil oleh Kapolda dengan melihat ekskalasi kekerasan KKB yang kian brutal.
Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh lagi memberikan ruang bagi KKB untuk melakukan aksi kejahatan. Apalagi, mereka telah menyerang dan meneror warga hingga membuat aparat TNI Polri terbunuh di Papua.
Ia menambahkan, siap menindak siapa saja yang menjadi bagian dari pergerakan KKB, baik itu yang terlibat langsung maupun yang berada di balik layar dari pergerakan KKB.
Langkah penegakan hukum ini akan kita laksanakan namun negosiasi juga masih terus berlanjut. Intinya sekarang kita siap laksanakan operasi penegakan hukum, jadi saya ingatkan siapapun dia yang ada di dalam wilayah operasi penegakan hukum itu tentunya akan kita tindak, pungkasnya.
KKB Papua terlibat penyaderaan pilot Susi Air pada 7 Februari 2023 lalu. KKB juga melakukan penyerangan dan aksi teror dengan menyerang 15 pekerja pembangunan puskesmas di Distrik Paro, Papua Pegunungan, dan intimidasi terhadap warga sekitar. (fajar/jpnn)
