Sejarah Baru, IPH Sultra Terendah Secara Nasional

Sejarah Baru, IPH Sultra Terendah Secara Nasional

Terkini | kendari.inews.id | Selasa, 7 Mei 2024 - 09:20
share

KENDARI, iNewsKendari.id - Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terendah secara nasional. Hal ini merupakan sejarah baru di Sultra.

Data IPH ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara hybrid, Senin (6/5/2024).

Dalam rapat itu disampaikan bahwa, pada minggu pertama Mei 2024, angka IPH Sultra, mengalami penurunan signifikan yakni, -1,62 persen. Angka IPH terendah nasional ini menandakan stabil dan terkendalinya inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Dalam rakor itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, mendapat apresiasi dari Irjen yang juga Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, atas kinerja serta upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan angka inflasi dan IPH di Sultra.

"Kita tentu sangat mengapresiasi Pj Gubernur Sultra (Andap Budhi Revianto), karena mampu mengendalikan angka inflasi dan IPH, sehingga tetap terjaga dan terkendali utamanya pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri," kata Tomsi Tohir.

Di bawah kepemimpinan Pj Gubenur, Andap Budi Revianto, Pemprov Sultra juga tercatat sebagai pemerintah daerah yang menginisiasi penandatanganan komitmen bersama TPID Provinsi, 15 Pemda Kabupaten dan 2 Pemda Kota, BPS (Badan Pusat Statistik), Bank Indonesia dan Bulog pada 16 November 2023 lalu sebagai langkah awal menurunkan angka inflasi di Sultra.

 

Menindaklanjuti komitmen bersama tersebut, Pj Gubernur Sultra menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi yakni,  ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.

"4K Tata Kelola dan Niaga Pangan yang kami implementasikan, Alhamdulillah berhasil menghantarkan kami menjadi Provinsi dengan IPH terendah secara nasional. Semua ini tercapai berkat kerjasama yang baik diantara kita" ujar Andap.

Selama periode Januari hingga April 2024, Pj Gubernur Sultra, juga menggalakkan pelaksanaan program pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif pada seluruh Kabupaten/Kota di Sultra,  melibatkan berbagai instansi terkait.

"Selama periode Januari hingga April 2024, Pemprov Sultra telah melaksanakan pasar murah sebanyak 212 kali di 17 Kabupaten/Kota se-Sultra," ungkap Andap.

"Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan semangat gotong royong, baik oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, Biro Ekonomi Setda bersama dengan Dinas lainnya serta Instansi atau stakeholder lainnya," imbuhnya.

Andap, memilih respon cepat dengan kerja konkret di lapangan dalam menyikapi isu inflasi Sultra, terutama inflasi pangan yang selama ini menjadi salah satu catatan negatif bagi Sultra. 

"Komoditas pangan yang memberi andil IPH Sultra yakni beras, daging, ayam dan cabai merah. Dari 13 Kabupaten/Kota non Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra, 11 diantaranya alami deflasi." jelas Andap.

Lebih lanjut Andap menjelaskan, IPH tertinggi di Sultra terjadi di Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,90 persen, sedangkan Kabupaten dengan IPH terendah berada di Kabupaten Bombana yang alami deflasi sebesar -2,91 persen disebabkan penurunan harga beras, cabai merah dan tempe.

Variasi dalam perubahan harga di berbagai wilayah Sultra, mencerminkan kompleksitas ekonomi lokal dan mempengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi.  Meskipun tercatat adanya pencapaian positif dalam pengendalian inflasi dan IPH, namun Andap mengingatkan kepada TPID untuk tidak berpuas diri dan tetap waspada.

Isu pangan kata Andap, akan menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental. Situasi geopolitik perlu juga dicermati bersama pengaruhnya terhadap pangan nasional, khususnya di Sultra.

"Mari kita terus mengharmonisasikan gerak dan langkah dalam memberikan pelayanan publik atas ketersediaan pangan yang aman, cepat dan terjangkau, termasuk dalam momentum jelang Pilkada Serentak November 2024" ucap Andap.

"Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K,  keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," kata Andap.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto,  selaku ketua TPID menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja TPID, stakeholder terkait, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergandengan tangan menghadapi masa-masa sulit pasca pandemi Covid-19, El Nino berkepanjangan, dan bencana hidrometeorologis basah berupa banjir yang terjadi di Bumi Anoa.

Topik Menarik