Operasi Patuh Jaya 2026 Dimulai Hari Ini, Sasar Pengendara Tanpa Helm hingga Lawan Arus

JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya 2026 mulai Senin (26/10/2026) hingga 8 November 2026. Sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan untuk menindak berbagai pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Operasi yang digelar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tersebut diawali dengan apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya. Apel dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto.

Dalam amanatnya, Dadang mengatakan Operasi Patuh Jaya 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

“Operasi Kepolisian Patuh Jaya tahun 2026 mengusung tema ‘Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan’. Tema ini menegaskan bahwa kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan kamseltibcarlantas, tetapi perlu sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat,” kata Dadang, Senin (26/10/2026).

Dia menjelaskan, ribuan personel yang diterjunkan terdiri atas 2.798 anggota Polri, 80 personel TNI, 30 petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, dan 30 personel Satpol PP.

“Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, dengan melibatkan 2.938 personel gabungan, di mana Polri ada 2.798, 80 dari TNI, 30 Dishub DKI Jakarta, dan 30 Satpol PP,” ujarnya.

Dadang mengungkapkan, terdapat sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas dalam operasi tersebut, di antaranya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI), pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, serta pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara.

Pelanggaran lain yang menjadi perhatian petugas meliputi menerobos lampu merah, melanggar rambu atau marka jalan, melebihi batas kecepatan, dan melawan arus.

“Adapun yang menjadi sasaran prioritas meliputi: pengendara motor tanpa helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, dan melawan arus,” ungkapnya.

Selain melakukan penindakan, Dadang meminta petugas memetakan lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pemetaan tersebut harus disertai identifikasi penyebab masalah agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat.

“Identifikasi akar masalahnya, apakah kurangnya rambu peringatan, minimnya pengawasan, atau faktor rekayasa lalu lintas. Petakan titik rawan kecelakaan. Identifikasi akar masalahnya, apakah kondisi jalan rusak, kurangnya penerangan lampu jalan, minimnya rambu, atau minimnya pengawasan,” imbuhnya.

Dadang juga menginstruksikan petugas mendata pelanggar yang masih berstatus pelajar, termasuk mencatat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah. Menurutnya, pendekatan humanis diperlukan untuk mengetahui penyebab pelanggaran, termasuk kemungkinan faktor ekonomi maupun rendahnya kesadaran berlalu lintas.

“Petakan dan identifikasi pelanggaran kacamata seperti tidak memakai helm. Catat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah bagi pelanggar yang masih berstatus pelajar. Cari tahu akar masalahnya melalui pendekatan humanis, apakah karena faktor ekonomi tidak mampu membeli helm atau sekadar rendahnya kesadaran masyarakat,” sambungnya.

Dalam pelaksanaan operasi, Dadang menekankan agar anggota bertindak tegas dan humanis sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penindakan juga wajib didokumentasikan dalam bentuk video untuk mendukung pengawasan dan akuntabilitas.

“Harus dilakukan dengan menggunakan video, baik itu melalui bodycam atau rekaman HP. Di sini petugas menggunakannya sebagai bahan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi. Kemudian mewajibkan pengawasan melekat oleh provost, libatkan secara aktif untuk mengawasi kedisiplinan personel, memastikan tidak ada penyimpangan, serta menjaga sikap profesional dan humanis di lapangan,” jelasnya.

Dadang berharap Operasi Patuh Jaya 2026 dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama di wilayah yang menjadi sasaran operasi. Dia meminta jajarannya menetapkan target yang jelas agar hasil pelaksanaan operasi dapat dievaluasi.

“Dampak yang kita harapkan dari terselenggaranya operasi ini adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat secara nyata, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi target kita. Jadi tetapkan targetnya, mana wilayahnya, kita akan melihat apakah di situ sudah terjadi kepatuhan atau tidak,” pungkasnya.