Prabowo Ancam Cabut Konsesi Tambang yang Mangkrak 2 Tahun, Soroti Proyek Masela

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada pengusaha yang memegang konsesi pertambangan maupun pengelolaan sumber daya alam, namun tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari 2 tahun. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan izin pengelolaan kekayaan alam dikuasai puluhan tahun tanpa memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menilai pemberian konsesi harus melalui evaluasi ketat agar pemerintah memberikan kepercayaan kepada perusahaan yang benar-benar memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam. Menurutnya, izin usaha tidak boleh hanya menjadi alat spekulasi bisnis tanpa realisasi kegiatan di lapangan.

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya," ujarnya, Kamis (22/10/2026).

Prabowo mengungkapkan, sejumlah perusahaan telah mengantongi konsesi selama puluhan tahun, tetapi tidak kunjung menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Kondisi tersebut dinilai merugikan negara karena kekayaan alam tidak dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian.

"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sudah kita tertibkan," katanya.

Presiden menduga sebagian pengusaha pada masa lalu mengajukan konsesi bukan karena memiliki keahlian atau kesiapan mengembangkan usaha pertambangan, melainkan untuk kepentingan spekulasi.

“Mungkin dulu, para pengusaha tertentu berspekulasi dengan meminta konsesi. Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja. Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa. Pada akhirnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena selama puluhan tahun konsesi itu tidak dikerjakan,” ucapnya.

Karena itu, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Pemerintah, kata dia, harus berani mencabut izin apabila pemegang konsesi tidak merealisasikan kegiatan usahanya.

"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" ujar Prabowo.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan Prabowo adalah pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek yang dikelola perusahaan energi asal Jepang, INPEX, itu telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998.

Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi sekitar 20 miliar dolar AS dan direncanakan mencakup pembangunan fasilitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

Prabowo menyoroti lamanya proses pengembangan proyek tersebut. Ia mempertanyakan realisasi pengelolaan sumber daya energi yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.

“Ada konsesi 28 tahun di Maluku, Masela. 28 tahun tidak dikerjakan,” ucapnya.

Prabowo juga menceritakan pertemuannya dengan sejumlah tokoh Jepang saat melakukan kunjungan ke negara tersebut. Dalam pertemuan itu, ia meminta kejelasan mengenai komitmen INPEX untuk melanjutkan proyek Blok Masela.

Presiden menegaskan pemerintah dapat mengambil langkah pencabutan hak pengelolaan apabila perusahaan tidak lagi memiliki keseriusan untuk merealisasikan proyek tersebut.

“Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat, saya tanya dengan sopan. Sebagai Presiden, saya harus sopan. Saya bertanya dengan baik, ‘Yang Mulia, apakah pihak Jepang, pihak INPEX, masih tertarik mengerjakan proyek ini? Kalau tidak, terpaksa kami harus mencabutnya," ujarnya.

Bagi Prabowo, percepatan proyek tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan kesempatan ekonomi. Dia berharap investasi di sektor energi dapat segera memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

Prabowo menyebut pihak INPEX telah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan proyek Blok Masela. Namun, pemerintah masih akan melihat realisasi dari komitmen tersebut.

"Rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah. Insya Allah, pihak INPEX yang hadir kemarin telah berjanji bahwa dalam enam bulan kegiatan proyek sudah akan dimulai. Ya, kita lihat saja nanti," ujarnya.